Seleksi Pimpinan KPK

Pansel Serahkan 10 Nama Ke Jokowi, IPW: 7 Masalah Ini Jadi ''PR'' Pimpinan Terpilih KPK

Menurut catatan IPW, sedikitnya ada sejumlah hal yang harus segera dibenahi pimpinan baru KPK:

Pansel Serahkan 10 Nama Ke Jokowi, IPW: 7 Masalah Ini Jadi ''PR'' Pimpinan Terpilih KPK
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih bersama Kepala rumah sakit RSPAD Mayjen Terawan beserta jajaran saat berfoto bersama dengan 20 Calon pimpinan (capim) KPK menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019). Sekitar 40 dokter dipersiapkan untuk memeriksa kesehatan para capim KPK, Tes kesehatan ini merupakan tahapan seleksi Capim KPK sebelum tes uji publik. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyetorkan 10 nama capim kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini. 

 Indonesia Police Watch (IPW) menghargai keputusan Pansel memilih siapa pun yang terpilih dan diserahkan kepada Presiden Jokowi.

"Diharapkan figur-figur itu dapat membenahi KPK yang makin bobrok dan semau gue belakangan ini," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, kepada Tribunnews.com, Senin (2/9/2019).

Menurut catatan IPW, sedikitnya ada sejumlah hal yang harus segera dibenahi pimpinan baru KPK:

Pertama, pimpinan KPK yang baru harus mampu mebawa lembaga antirasuah menjadi Wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam audit BPK.

"Karena status WDP (Wajar dengan pengecualian-red) yang disandang KPK sekarang ini menunjukkan KPK tidak tertib keuangan dan berpotensi terlibat korupsi," jelas Neta S Pane.

Baca: 90 Wakil Rakyat Terpilih Belum Setor LHKPN Disentil KPK

Kedua, barang barang sitaan dan rampasan dari para koruptor yang ditangkap KPK harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada BPK. 

Ketiga, keberadaan nasib pegawai KPK harus dipertegas, bahwa mereka adalah ASN karena anggarannya dibiayai negara.

Sehingga nasib dan karirnya harus sesuai dengan ketentuan UU kepegawaian RI. Dengan demikian, pemerintah diperbolehkan melakukan mutasi pegawai KPK ke instansi pemerintah lainnya dan mereka terikat sebagai anggota korpri. 

"Jadi Wadah Pegawai (WP) di KPK selama ini adalah barang haram. Apalagi WP sampai mengkordinir 500 pegawai KPK dan pihak luar KPK untuk menolak Capim pilihan pansel yang sudah mendapat mandat presiden," tegasnya.

Halaman
1234
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved