Pemindahan Ibu Kota Negara

Amies Rais Khawatir Ibu Kota Pindah, Kedaulatan Terancam

Mantan ketua MPR RI ini lebih jauh menyebut, kajian tentang ibu kota negara baru itu berasal pula dari China bukan dari Bappenas.

Amies Rais Khawatir Ibu Kota Pindah, Kedaulatan Terancam
TRIBUN/JEPRIMA
Ragam ekspresi Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Amanat Nasional Amien Rais saat menggelar konferensi pers di kantor DPP PAN Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019). Dalam kesempatan tersebut Amien Rais membacakan surat dari Prabowo Subianto terkait pertemuan Prabowo dengan Joko Widodo beberapa waktu lalu. TRIBUNNEWS/JEPRIMA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais memaparkan kekhawatirannya jika keputusan ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur benar-benar direalisasikan.

Alasannya, pemindahan ibu kota negara ini sarat akan kepentingan.

Dalam sesi seminar 'Menyoal Pemindahan Ibu Kota', ia berkali-kali menyebut negara tirai bambu.

"Jadi saya pikir ini ibu kota itu (yang baru) mempercepat pengambilalihan kedaulatan oleh Republik Rakyat China," ujar dia dalam sesi speechnote di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Baca: Golkar Kecam Amien Rais Soal Pemindahan Ibu Kota, Tidak Cerminkan Eks Guru Besar Ilmu Politik

Mantan ketua MPR RI ini lebih jauh menyebut, kajian tentang ibu kota negara baru itu berasal pula dari China bukan dari Bappenas.

"Sesungguhnya pemindahan ibu kota ini bukan menunggu studi Bapennas tapi studi Beijing," kata Amien.

Ia pun meminta Presiden Jokowi membatalkan keputusan itu, meski pemerintah tengah melakukan kajian dari segala aspek tentang ibu kota negara baru.

"Jadi pesan kita dari ruang ini kepada Pak Jokowi, tentu enggak usah basa-basi ditinjau kembali dan lain-lain (pindah ibu kota). Jadi dibatalkan, selesai," ujarnya.

Baca: Kata Amien Rais Pemindahan Ibu Kota Enggak Ada Manfaatnya

Pada Senin pekan lalu, Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur, di sebagian Kabupaten Samboja dan sebagian kabupaten Penajam Paser Utara.

Sejumlah pertimbangan dilalui pemerintah seperti kajian bencana, kelengkapan fasilitas infrastruktur, maupun ketersediaan lahan.

Bappenas menyebut untuk pemindahan dan pembangunan wilayah ibu kota baru selama 5 tahun, dibutuhkan dana hingga 466 Triliun, dengan skema pembiayaan kerja sama dengan pihak swasta dan mengambil bagian sedikit dari APBN.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved