Pemindahan Ibu Kota Negara

Hasil Survei: Masyarakat di Bawah Usia 40 Tahun Tolak Rencana Pemindahan Ibu Kota

"Penduduk di usia ini mereka sudah merasakan bisa bekerja dari mana pun, sebenarnya kan begitu," kata Rico

Hasil Survei: Masyarakat di Bawah Usia 40 Tahun Tolak Rencana Pemindahan Ibu Kota
Tribun Kaltim/Fachmi Rachman
Pemandangan dari udara kawasan Desa Semoi II, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Desa Semoi II menjadi salah satu kawasan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan menjadi lokasi pusat pemerintahan Ibu Kota Negara yang baru di Kaltim. Tribun Kaltim/Fachmi Rachman 

"Itu juga berikan ruang ke pelaku-pelaku usaha yang punya niat tak baik, kuasai pengadaan barang jasa," tambahnya.

Baca: Golkar Kecam Amien Rais Soal Pemindahan Ibu Kota, Tidak Cerminkan Eks Guru Besar Ilmu Politik

Baca: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Defisit Panjang hingga Dianggap Warisan Buruk Periode Pertama Jokowi

Untuk itu, pihaknya akan menambahkan personel KPPU di kantor wilayah Balikpapan, Kaltim.

"Karena aktivitas tender akan makin banyak dalam waktu singkat. Kami respon dengan penambahan sumber daya ke Balikpapan. Di situ jg banyak tangani perkara tender," jelas Guntur.

Selain itu, dia memastikan bila ada pelanggaran akan diproses sesuai hukum yang ada.

"KPPU menjaga kepentingan publik dengan intensikan penegakan hukum dalam pengadaan barang dan jasa," pungkasnya.

Dana pemindahan dipertanyakan

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, banyak alasan pemindahan ibu kota negara ke wilayah baru bisa dibatalkan.

Ia menyebut, proses payung hukum terlampau panjang, pembiayaan belum jelas, serta kajian sosial, ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dinilainya kurang memadai.

"Saya menganggap ini masih wacana ketimbang rencana. Karena kalau rencana pasti ada planning yang jelas," ujar Fadli saat membuka seminar menyoal pemindahan ibu kota, di ruang Muis, kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Dirinya menyoroti, terkait pembiayaan pemindahan ibu kota negara baru ke wilayah Kalimantan Timur.

Sejauh yang ia ketahui, saat pembacaan nota keuangan dan RAPBN lalu, tidak ada satu pun item belanja yang mendukung rencana pemindahan ibu kota.

Baca: Dedi Mulyadi Usul Jawa Barat dan Jakarta Jadi Satu Provinsi Setelah Ibu Kota Pindah ke Kaltim

Halaman
1234
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved