Pemilu 2019

Wajib Lapor LHKPN, Anggota DPR Seyogyanya Jadi Contoh Ketaatan Hukum

Dia menegaskan, laporan LHKPN memang dapat menjadi pijakan menekan angka korupsi di legislatif, khususnya sebagai pencegahan.

Wajib Lapor LHKPN, Anggota DPR Seyogyanya Jadi Contoh Ketaatan Hukum
Tribunnews/Irwan Rismawan
Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar bersama 8 caleg DPRD DKI Jakarta dari PSI memberikan keterangan kepada wartawan seusai melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2019). Dalam keterangannya, seluruh kader PSI yang akan duduk menjadi anggota dewan diwajibkan melaporkan LHKPN secara bertahap ke KPK. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai anggota DPR RI 2019-2024 harus melaporkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apalagi itu menjadi syarat dilantiknya seorang calon legislatif (Caleg) terpilih menjadi anggota DPR RI.

"Bila regulasi sudah mewajibkan anggota DPR terpilih untuk melaporkan LHKPNnya ya harus dilakukan. Anggota DPR seyogyanya menjadi contoh ketaatan terhadap hukum," ujar pengamat politik dari Formappi, Made Leo kepada Tribunnews.com, Selasa (3/9/2019).

Dia menegaskan, laporan LHKPN memang dapat menjadi pijakan menekan angka korupsi di legislatif, khususnya sebagai pencegahan.

Baca: Jokowi Undang Warga Yapen dan Nduga Papua Makan Siang di Istana

Selain juga LHKPN merupakan bagian dari tranparansi kekayaan anggota DPR, dimana pada akhir masa jabatan bisa dilihat perubahan kekayaannya.

"Apakah perubahan itu wajar atau tidak, dan seandainya tidak wajar apakah ada penghasilan yang diperoleh secara melawan hukum (termasuk hasil korupsi) atau tidak," tegas Made Leo.

Di lain pihak, LHKPN dapat menjadi warning agar anggota legislatif untuk selalu jujur atas kekayaan yang dimiliki dan menjadi wajib pajak yang baik.

Jadi dia tegaskan, penegakan hukum atas ketentuan LHKPN ini harus dilaksanakan tanpa pandang bulu.

Karena itu Formappi mendukung jika tidak mau menyerahkan LHKPN artinya tidak memenuhi syarat untuk dilantik.

Baca: Oknum ASN di Kecamatan Tambaksari Jadi Tersangka Kasus Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua

"Jadi ya jangan dilantik. Ini juga menjadi bagian usaha menjaga martabat dan kehormatan DPR," jelasnya.

Halaman
1234
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved