Bamsoet Ajak Parlemen Dunia Aktif Atasi Ketimpangan

Pada sisi lain, kekayaan 2.200 miliarder dunia tumbuh 12 persen, disaat pendapatan penduduk miskin turun 11 persen.

Bamsoet Ajak Parlemen Dunia Aktif Atasi Ketimpangan
DPR RI
Bambang Soesatyo saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional dengan tema 'Peranan DPR RI dalam Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan Tinggi di Indonesia' di Universitas Moestopo (Beragama), Jakarta, Sabtu (31/8). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) membuka acara Forum Parlemen Dunia, di Hotel Patra, Bali, Rabu, (4/9/2019).

Dalam pidatonya yang juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut, Bamsoet meminta anggota parlemen dunia membantu mengatasi masalah global salah satunya ketimpangan, sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals ( SDGs).

"Sebagai bagian dari implementasi fungsi Diplomasi Parlemen yang diamanahkan oleh Undang-Undang MD3, DPR RI telah menjadi bagian terdepan dari parlemen dunia dalam menyukseskan SDGs. Sidang WPFSD ke-3 ini akan membahas tentang memerangi Ketimpangan melalui Inklusi Sosial dan Keuangan," kata Bamsoet.

Baca: Kronologi Lengkap Kecelakaan Tol Cipularang yang Tewaskan 8 Orang, Sopir Truk Jadi Tersangka

Berdasarkan laporan Oxam International 2019, organisasi nirlaba di Inggris yang berfokus pada pembangunan dan penanggulangan bencana, menyebutkan di tahun 2018 lalu terdapat 26 orang terkaya dunia yang memiliki kekayaan bersih setara 3,8 miliar penduduk dunia.

Pada sisi lain, kekayaan 2.200 miliarder dunia tumbuh 12 persen, disaat pendapatan penduduk miskin turun 11 persen. Laporan tersebut juga menyebutkan, sekitar 147 miliarder terkaya dunia mengendalikan sekitar 1 persen dari kekayaan global.

Bamsoet mengatakan selama bertahun-tahun, ketimpangan menghadirkan tantangan dalam perwujudan hak asasi manusia.

Dampak ketimpangan pada masyarakat dunia sangat parah, terutama menciptakan dan melanggengkan kemiskinan serta marginalisasi yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik.

"Dalam merespons kondisi ini, parlemen dunia dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasannya, berperan penting dalam memastikan komitmen pembangunan SDGs di masing-masing negaranya bisa tercapai. Seperti yang diungkapkan Presiden Inter-Parliamentary Union pada pertemuan parlemen di High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development di New York beberapa waktu lalu, bahwa salah satu elemen penting dari komitmen SDGs No One Left Behind adalah No Parliament Left Behind, yang bermakna bahwa parlemen harus selalu terlibat aktif dalam seluruh upaya capaian SDGs," katanya.

Baca: Pura-pura Jadi Orang Susah di Maroko, Baim Wong Beri Penjual Buah HP Baru

Indonesia, tambahnya, sangat berkomitmen terhadap suksesnya implementasi SDGs karena nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan fokus kebijakan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satunya dengan memberikan akses permodalan kepada 58 juta lebih usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mempekerjakan 89 persen tenaga kerja sektor swasta, dengan berkontribusi 60 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB).

"Berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga didorong mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Antara lain sampai dengan akhir tahun 2018 lalu, program Kredit Usaha Rakyat mampu menyalurkan Rp 270 triliun dan menjangkau 13,24 juta debitur, pemberdayaan pelaku usaha super mikro kepada 4,93 juta nasabah kelompok perempuan prasejahtera dengan menyerap dana Rp 10,61 triliun, serta pendampingan kepada 293.295 nasabah usaha mikro kecil dengan menyerap dana sebesar Rp 21,21 triliun," katanya.

Baca: Tokoh Pemuda Bengkayang Minta Masyarakat Tenang Menyusul OTT Bupati

Ia mengatakan capaian lain Indonesia antara lain dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai upaya mewujudkan target Universal Health Coverage dengan pengalokasian 5 persen APBN untuk sektor kesehatan dan alokasi 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.

"Di tahun 2019 lalu, pemerintah dan DPR RI menyiapkan Rp 123,1 triliun untuk sektor kesehatan. Dana tersebut ditingkatkan 7,4 persen menjadi Rp 132,2 triliun di tahun 2020 atau sekitar 5,23 persen dari APBN 2020. Sedangkan untuk pendidikan, ditingkatkan 2,7 persen dari Rp 492,5 triliun pada 2019 menjadi Rp 505,8 triliun di 2020," pungkas Bamsoet.

Selain Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut hadir dalam acara tersebut, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan President Inter-Parliamentary Union Gabriela Cuevas Barron. Hadir pula pimpinan parlemen dari 27 negara, antara lain Ketua Parlemen Arab Saudi Dr. Abdullah Mohammed Ibrahim Al Sheikh, Ketua Parlemen Portugal Mr. Eduardo Ferro Rodrigues, Ketua Parlemen Timor Leste Mr. Arao Noe de Jesus da Costa Amaral, Ketua Parlemen Gambia Mr. Mariam Jack Danton, Wakil Ketua Parlemen Jordan Mr. Ahmad Hamisat, dan Wakil Ketua Parlemen Kamerun Mr. Mbah Ndam Joseph.

Baca: Bebby Fey Masih Tunggu Itikad Baik Youtuber Kondang yang Memperdayainya

Turut serta empat organisasi internasional dan pemerintahan yang menjadi observer, seperti Westminster Foundation for Democracy (WFD), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM) dan DAP Malaysia (Women Wing).

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved