Ketua DPR Minta Pemerintah Tindak Rumah Sakit yang Akali Klaim BPJS

Sebelumnya defisitnya BPJS diduga salah satunya karena adanya rumah sakit yang memberikan perawatan melebihi yang semestinya.

Ketua DPR Minta Pemerintah Tindak Rumah Sakit yang Akali Klaim BPJS
Taufik Ismail/Tribunnews.com
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) usai membuka acara Forum Parlemen Dunia di Bali, Rabu, (4/9/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah dan kepolisian menindak manajemen rumah sakit yang kedapatan mengakali klaim BPJS Kesehatan.

Sebelumnya defisitnya BPJS diduga salah satunya karena adanya rumah sakit yang memberikan perawatan melebihi yang semestinya.

"Itu sih biar penegak hukum yang bertindak dan harus diberikan saksi oleh yang mengeluarkan regulasi," kata Bamsoet usai membuka Forum Parlemen Dunia, di Bali, Rabu, (4/9/2019).

Baca: Elza Syarief Ngaku Sengaja Joget Saat Tutup Acara Hotman Paris Show untuk Jebak Sang Pengacara

Bamsoet juga meminta pemerintah tidak menaikan iuran premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tanpa adanya kajian. Ia meminta pemerintah memperhitungkan kemampuan masyarakat dalam membayar iuaran BPJS.

"Intinya kami harap pemerintah juga mempertimbangkan posisi kemampuan masyarakat dalam membayar iuran BPJS," kata Bamsoet.

Baca: Profil Veronica Koman, Tersangka Kasus Provokasi Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya

Sebelumnya DPR telah menolak keinginan pemerintah menaikan premi BPJS kelas III. Alasannya masih terdapat permasalahan data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS. Meskipun demikian DPR menyetujui kenaikan iuran BPJS untuk kelas I dan II sebesar 100 persen mulai awal tahun 2020.

Menurut Bamsoet komisi IX dan XI masih mengkaji apakah masyarakat pengguna BPJS kelas III masih mampu membayar iuran, bila dinaikan dua kali lipat. Apabila berdasarkan kajian, masyarakat diniliai akan terbebani maka DPR akan menolaknya.

Baca: Vanessa Angel Ungkap Tak Pernah Sudutkan Orang Tua, Ayah Bongkar Bukti: Wah Kacau!

"Sedang dikaji di komisi terkait kita tunggu saja. Apakah kenaikan itu kita pandang dapat terjangkau masyarakat atau terlalu tinggi, kita bahas," katanya.

Sebelumnya pemerintah menaikan iuran BPJS untuk kelas I dan II sebesar 100 persen mulai 2020 mendatang.

Dengan kenaikan tersebut nantinya pengguna layanan BPJS kelas 1 harus membayar iuran dari Rp 80 ribu menjadi Rp160 ribu per bulan, dan pengguna kelas mandiri naik dari Rp 51 ribu per bulan menjadi Rp110 ribu.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved