Revisi UU KPK

KPK Akan Kirim Surat ke Jokowi Besok Pagi, Minta Batalkan Revisi Undang-Undang

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, RUU KPK berpotensi melemahkan lembaga antirasuah dalam memberantas kejahatan korupsi.

KPK Akan Kirim Surat ke Jokowi Besok Pagi, Minta Batalkan Revisi Undang-Undang
Tribunnews/Irwan Rismawan
Ketua KPK, Agus Rahardjo 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana untuk mengirimi surat soal permohonan pembatalan Revisi Undang-Undang tentang KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (6/9/2019) pagi.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, RUU KPK berpotensi melemahkan lembaga antirasuah dalam memberantas kejahatan korupsi.

"Besok pagi secepat-cepatnya mengirimkan itu. Kami perlu mempersiapkan," ujar Agus di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).

Agus menyadari RUU KPK inisiatif DPR tidak akan mungkin dapat menjadi Undang-Undang jika Jokowi menolak dan tidak menyetujui RUU tersebut.

Karena Undang-Undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden.

"KPK percaya presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan bahwa Presiden tidak akan melemahkan KPK. Apalagi saat ini Presiden memiliki sejumlah agenda penting untuk melakukan pembangunan dan melayani masyarakat," katanya.

Lebih lanjut kata Agus, polemik revisi UU KPK dan upaya melumpuhkan KPK ini semestinya tidak perlu ada, sehingga Jokowi dapat fokus pada seluruh rencana yang telah disusun. Dan KPK juga mendukung program kerja Jokowi melalui tugas pencegahan dan penindakan korupsi.

"Sehingga KPK berharap Presiden dapat membahas terlebih dulu bersama akademisi, masyarakat dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi Undang-undang KPK dan KUHP tersebut," tegasnya.

Agus mengaku pihaknya sudah pernah menyampaikan bahwa Indonesia belum membutuhkan perubahan UU KPK.

Baca: Pemuda Ini Nekat Terobos Kamar Rias Pengantin Perempuan: Menangis Meraung-raung Tak Rela Pacar Nikah

Baca: Dunia Terancam Resesi, Harga Emas Justru Makin Seksi

Pembahasan Revisi UU KPK yang secara diam-diam, menunjukan DPR dan pemerintah tidak mau berkonsultasi dengan masyarakat yang diwakilinya.

"Atas kondisi tersebut di atas, KPK perlu menyampaikan sikap menolak revisi Undang-Undang KPK karena kami tidak membutuhkan Revisi Undang-Undang untuk menjalankan pemberantasan korupsi. Apalagi jika mencermati materi muatan RUU KPK yang beredar, justru rentan melumpuhkan fungsi-fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi," tandas Agus.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved