Revisi UU KPK

Arsul Sani Siap Bongkar Arsip Tunjukkan Pimpinan KPK Setuju Revisi UU

Arsul menyebut, hal itu disampaikan pimpinan KPK dalam rapat dengar pendapat dengan komisi III.

Arsul Sani Siap Bongkar Arsip Tunjukkan Pimpinan KPK Setuju Revisi UU
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Sekjen PPP Arsul Sani di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengaku memiliki catatan pimpinan KPK yang menginginkan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Arsul menyebut, hal itu disampaikan pimpinan KPK dalam rapat dengar pendapat dengan komisi III.

"Catatan saya sebagai anggota komisi III dalam satu RDP antara pimpinan KPK dengan komisi III memang ada pembicaraan dan pada saat itu pimpinan KPK juga menyetujui soal revisi ini tapi tentu revisinya yang tidak melemahkan KPK," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Politisi PPP ini pun mempertanyakan sikap pimpinan KPK yang tidak setuju dan menolak revisi setelah DPR menyepakati kelanjutan dalam paripurna pada Kamis (5/9/2019), kemarin.

Untuk itu, ia berencana membuka arsip rapat saat pimpinan KPK setuju revisi UU KPK.

"Nanti saya akan cari arsip rapatnya, mungkin nanti bisa saya sampaikan juga ke media supaya segala sesuatunya clear lah jelas. Tidak berbantah-bantahan saja," kata Sekjen PPP itu.

Baca: Moeldoko Gantikan Wiranto, Ahok jadi Menpan RB, Daftar Terbaru Calon Menteri Jokowi yang Mengemuka

Baca: 15 Nama Berpeluang Jadi RI 1 Selanjutnya, Ada 4 Kepala Daerah dan Ridwan Kamil dapat Catatan Khusus

Arsul pun menegaskan, pimpinan KPK yang setuju adalah periode Agus Rahardjo.

"Yang periode ini, yang dimaksud adalah periode ini. Karena pimpinan KPK Pak Agus Rahardjo dkk itu kan memulai tugasnya sejak awal 2016," tegas Arsul.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Agus menegaskan bahwa saat ini KPK tidak membutuhkan perubahan undang-undang tersebut untuk menjalankan fungsinya memberantas korupsi.

Agus bahkan menilai RUU KPK tersebut justru sangat berpotensi melemahkan KPK.

“Kami tidak membutuhkan revisi undang-undang untuk menjalankan pemberantasan korupsi,” kata Agus dalam konferensi pers, Kamis (5/9/2019).

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved