Revisi UU KPK

Revisi UU KPK Sesuai Amanat Presiden Jokowi

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, mengatakan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, sesuai amanat Presiden Joko Widodo.

Revisi UU KPK Sesuai Amanat Presiden Jokowi
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan mahasiswa Tahun 1977-1978 se Indonesia, berorasi dan memberikan dukungan untuk KPK usai mengadakan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/3/2017). Gema 77-78 mendukung sepenuhnya KPK untuk menangkap serta mengadili semua pejabat yang terlibat kasus E-KTP sebesar Rp2,3 dan menolak revisi UU KPK khususnya yang terkait dengan dihilangkannya hak penyadapan, diadakannya SP3 serta menghilangkan fungsi justice collabotrator serta dibentuknya Dewan Pengawas, yang semuanya akan memperlemah fungsi KPK. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, mengatakan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesuai amanat Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan keberhasilan di bidang penegakan hukum tak dapat diukur berapa banyak orang dipenjara.

Pernyataan ini disampaikan saat membacakan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di komplek Parlemen, Jumat (16/8/2019).

"Dalam pidato Presiden 16 Agustus, pemberantasan korupsi orientasi tidak sekadar berapa banyak orang yang dimasukkan ke penjara, tetapi berapa banyak kerugian negara yang bisa direcovery yang diselamatkan kembali?" kata Arsul, di komplek parlemen, Kamis (5/9/2019).

Baca: Tak Bela Kedua Pihak, Hotman Paris Jelaskan Ucapan Nikita Mirzani ke Elza Syarief Bukanlah Hinaan

Jika mendengar pernyataan Jokowi tersebut, kata dia, perlu ada perubahan politik hukum atau kebijakan dari pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selama ini, dia menilai, upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak membuat perbuatan korupsi berkurang.

"Ada concern kami dari DPR, KPK begitu gencar melakukan aspek-aspek korupsi dan korupsi tidak berkurang. Berarti apakah pilihan politik hukum terus menggenjot aspek penindakan atau seperti yang dikatakan Jokowi perlu perubahan paradigma pemberantasan korupsi?" kata dia.

"Presiden juga menyampaikan, yang perlu dibangun adalah sistem yang menutup untuk terjadinya peluang perbuatan korupsi," kata dia.

Untuk itu, kata dia, fungsi-fungsi pencegahan harus dimaksimalkan.

Dia mencontohkan, KPK mendampingi instansi-instansi pemerintah pada saat berkegiatan. Sehingga dari awal melakukan pencegahan.

Baca: Pesona Medina Moesa, Sosok Istri Baru Sajad Ukra Eks Suami Nikita Mirzani, Bukan Sekadar Sosialita!

"Sehingga aspek pencegahannya bisa maksimal. Penindakan, kami harapkan korupsi yang gede-gede itu terselesaikan. OTT bukan berarti tidak boleh ditindak, tetapi apakah harus KPK menangani untuk urusan DPRD yang cuma setiap anggota 20, 30 (juta--red). Apa itu tidak cukup diserahkan kepada Polres setempat atau Kejari setempat?" ujarnya.

Dia menargetkan Revisi UU KPK akan diselesaikan pada periode DPR RI 2014-2019. Untuk kemudian, disahkan di periode mendatang.

"Iya mestinya di masa-masa akhir periode DPR ini, kalau tidak ya ngapain diajukan sekarang. Tantangannya adalah nanti di periode depan," tambahnya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved