Seleksi Pimpinan KPK

10 Capim akan Ditanya Soal Revisi UU KPK

Politikus Gerindra itu tidak menjawab saat ditanya apakah jawaban Capim mengenai revisi UU KPK sangat berpengaruh terhadap peluang keterpilihan.

10 Capim akan Ditanya Soal Revisi UU KPK
dok. DPR RI
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 10 Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper tes) di DPR RI. Uji kelayakan dan kepatutan sendiri dijadwalkan akan berlangsung selama dua hari yakni, Selasa dan Rabu esok.

Wakil Ketua Komisi III Desmond Mahesa mengatakan bahwa dalam fit and proper test tersebut, Komisi III akan menanyakan kepada para Capim soal Revisi UU KPK yang sudah bergulir di DPR.

"Itu (revisi UU KPK) salah satu (pertanyaan)," kata Desmond di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Senin, (9/9/2019).

Baca: Polisi Kantongi Identitas Pengendara Sepeda Motor yang Serang Pejalan Kaki

Baca: Sembuh dari Cedera, Carolina Marin Dipastikan Bakal Comeback pada Vietnam Open 2019

Baca: Armand Maulana Berlinang Air Mata Tak Percaya Dapat Kejutan Dari Naja, Putrinya Ikut Audisi Nyanyi

Menurut Desmond tidak ada yang salah dengan pertanyaan seputar revisi UU KPK. Karena menurutnya Revisi tersebut bergulir berdasarkan hasil evaluasi DPR terhadap kinerja KPK yang didapat dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.

"Kalian harus paham bahwa revisi ini sebagian besar diambil atas jawaban atas pertanyaan komisi 3 pada saat RDP dulu. Jadi kalau hari ini seolah-olah, itu jawaban mereka (KPK) sendiri kok," katanya.

Politikus Gerindra itu tidak menjawab saat ditanya apakah jawaban Capim mengenai revisi UU KPK sangat berpengaruh terhadap peluang keterpilihan. Menurut Desmond hal tersebut diserahkan kepada masing masing fraksi di Komisi 3.

"Pertanyaannya, komisi 3 adalah kumpulan fraksi-fraksi. Ya kalau Fraksi Gerindra kita tinggal menunggu. Apakah akan voting atau lewat musyawarah mufakat dan akhirnya aklamasi," pungkasnya.

Sebelumnya Rapat Paripurna DPR menyetujui revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR, pada kamis,(5/9/2019). Dalam draf revisi UU KPK yang cenderung senyap ini, terdapat enam poin revisi.

Pertama terkait kedudukan KPK disepakati berada pada cabang eksekutif atau pemerintahan yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, bersifat independen.

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved