Seleksi Pimpinan KPK

Komisi III DPR RI Ingin Pastikan 10 Capim KPK Tak Terpapar Ideologi di Luar Pancasila

Masinton mengatakan dokumen tersebut akan digunakan Komisi III DPR RI untuk melakukan pendalaman dan memastikan 10 capim KPK tersebut tidak...

Komisi III DPR RI Ingin Pastikan 10 Capim KPK Tak Terpapar Ideologi di Luar Pancasila
dok. DPR RI
Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu ingin Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) menyampaikan dokumen tertulis mengenai rekam jejak terutama soal ideologi 10 capim KPK yang sudah diseleksi sebelum dilaksanakan uji kelayakan oleh DPR RI.

Masinton mengatakan dokumen tersebut akan digunakan Komisi III DPR RI untuk melakukan pendalaman dan memastikan 10 capim KPK tersebut tak terpapar ideologi di luar Pancasila.

“Apakah ada dokumen tertulis terkait apakah 10 nama tersebut terpapar ideologi di luar Pancasila? Kami ingin melakukan pendalaman soal itu, apalag Pansel kan sudah melakukan audiensi dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, red),” ungkap Masinton saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).

Baca: Habibie Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto, sang Cucu Minta Tak Sebar Berita Simpang-siur

Baca: Armand Maulana Berlinang Air Mata Tak Percaya Dapat Kejutan Dari Naja, Putrinya Ikut Audisi Nyanyi

Baca: KPAI : Kami Justru Mendukung, Tak Berniat Menghentikan Audisi PB Djarum

Baca: Residivis yang Baru Keluar Penjara Sebulan Lalu Terlibat dalam Pembunuh Santri Asal Banjarmasin

Selain itu Masinton juga mengatakan Komisi III DPR RI membutuhkan dokumen tertulis terkait ada atau tidaknya pelanggaran berat yang dilakukan 10 capim KPK di institusi masing-masing sebelumnya.

“Kami membutuhkan dua hal tersebut karena kami tak ingin melakukan uji kelayakan berdasarkan informasi yang katanya saja,” tegasnya.

Sebelumnya Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih mengatakan pihaknya memang mempunyai data rekam jejak capim KPK.

Namun dirinya mengatakan Pansel tak bisa membuka hal tersebut karena diatur dalam undang-undang.

“Memang dalam dokumen itu tak ada, tapi kami mempunyai dokumen rekam jejak namun bersifat rahasia dan diatur dalam undang-undang. Yang berkaitan profile assesment, psikologi, dan tes kesehatan tak bisa kami buka sembarangan.”

“Kami tidak mau digugat karena mempergunakan dokumen itu tidak sesuai undang-undang. Mohon maaf kami tak bisa sampaikan,” tegas Yenti.

Yenti mengatakan bila memang dibutuhkan pihaknya siap membuka dokumen itu kepada pimpinan Komisi III DPR RI secara tertutup.

“Saya bisa sampaikan secara tertutup dengan pimpinan saja,” pungkasnya.

Selain Yeti Garnasih nama-nama Pansel Capim KPK lainnya yang hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI adalah Indriyanto Seno Adji, Harkristuti Harkrisnowo, Mualimin Abdi, Marcus Priyo Gunarto, Hamdi Moeloek, Hendardi, Diani Sadia Wati, dan Al Araf.

Sementara itu 10 nama capim KPK yang lolos seleksi dan sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo adalah Alexander Marwata, Firli Bahuri, I Nyoman Wara, Johanis Tanak, Lili Pintauli Siregar, Luthfi Jayadi Kurniawan, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, Robi Arya B, dan Sigit Danang Joyo.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved