Revisi UU KPK

KPK Harap Menkumham Laksanakan Perintah Jokowi Pelajari Draf Revisi UU

Menurut KPK, jangan sampai ada kesimpulan-kesimpulan yang prematur soal UU KPK. Apalagi ada klaim dan tuduhan dari sejumlah politisi seolah-olah Jokow

KPK Harap Menkumham Laksanakan Perintah Jokowi Pelajari Draf Revisi UU
Tribunnews/Ilham
Febri Diansyah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang untuk mempelajari draf revisi Undang-Undang KPK inisiatif DPR.

"Kami berharap perintah tersebut bisa dijalankan sebaik-baiknya," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (9/9/2019).

Menurut KPK, jangan sampai ada kesimpulan-kesimpulan yang prematur soal UU KPK. Apalagi ada klaim dan tuduhan dari sejumlah politisi seolah-olah Jokowi sudah menyetujui RUU KPK inisiatif DPR tersebut.

"Sementara tadi sudah ditegaskan belum ada Surat Presiden ke DPR untuk membahas lebih lanjut RUU tersebut. Apalagi, kita tahu RUU yang beredar itu memiliki sejumlah persoalan mendasar," kata Febri.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi telah membaca draft revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi pun meminta Yasonna untuk mempelajari naskah revisi UU KPK yang diusulkan DPR.

Baca: Kepada Komisi III DPR RI, Pansel Capim KPK Curhat Alami Perundungan Saat Bertugas

"Saya diberikan draf revisi UU KPK untuk saya pelajari, itu saja dulu. Kami akan pelajari dulu. Kami lihat nanti seperti apa," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/9/2019).

Menurut dia, ada beberapa poin dalam revisi UU KPK yang menjadi perhatian Jokowi. Kendati begitu, Yasonna enggan menyebutkan apa hal yang menjadi fokus Jokowi tersebut.

"Kami harus mempelajari dulu. Pokoknya ada concern ini harus dipelajari, hati-hati," kata Yasonna.

Yasonna memastikan Jokowi belum mengirimkan surat presiden (supres) ke DPR. Pemerintah, katanya, akan terlebih dahulu membaca draft revisi UU KPK tersebut, sebelum memberikan tanggapan ke DPR.

"Sampai sekarang belum. Kami harus baca dulu kan, ada beberapa (catatan)," ujar Yasonna.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved