KPK Periksa Tenaga Ahli Politisi PAN Terkait Suap Dana Perimbangan Pegunungan Arfak Papua

Sebelumnya, KPK juga pernah mengonfirmasi tenaga ahli dari politisi PAN yang lain, yakni Suherlan dalam kasus yang sama beberapa waktu lalu.

KPK Periksa Tenaga Ahli Politisi PAN Terkait Suap Dana Perimbangan Pegunungan Arfak Papua
Ilham Rian Pratama
Juru Bicara KPK Febri Diansyah 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tenaga ahli anggota DPR RI Sukiman, Suprapto, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk SUK (Sukiman)," ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (9/9/2019).

Sebelumnya, KPK juga pernah mengonfirmasi tenaga ahli dari politisi PAN yang lain, yakni Suherlan dalam kasus yang sama beberapa waktu lalu.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Anggota Komisi XI DPR Fraksi PAN Sukiman dan Pelaksana Tugas dan Penanggung Jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba sebagai tersangka.

Tersangka Sukiman selaku anggota DPR 2014-2019 diduga menerima sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Baca: 5 Kandungan Vitamin C pada Skincare dan Manfaatnya: Bisa Cegah Penuaan Dini Juga, Lho!

Baca: Jelang Laga Tunda Persipura vs Persija Jakarta Liga 1 2019: Tim Mutiara Hitam Mengungsi Satu Bulan

Baca: Jelang Laga Tunda Persipura vs Persija Jakarta Liga 1 2019: Tim Mutiara Hitam Mengungsi Satu Bulan

Pihak Pemkab Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan.

Pada proses pengajuan, Natan Pasomba bersama-sama pihak rekanan (pengusaha) melakukan pertemuan dengan pegawai Kementerian Keuangan untuk meminta bantuan. Pihak pegawai Kementerian Keuangan kemudian meminta bantuan kepada Anggota DPR, Sukiman.

Diduga, terjadi pemberian dan penerimaan suap terkait dengan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus/Dana Alokasi Umum/Dana Insentif Daerah untuk Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2017-2018.

Pemberian dan penerimaan suap ini dilakukan dengan tujuan mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved