Seleksi Pimpinan KPK

Panitia Seleksi Pastikan Tidak Ada Calon Pimpinan KPK yang Melanggar Kode Etik

Pansel Capim KPK Indriyanto Seno Adji menegaskan tidak ada capim KPK yang melakukan pelanggaran kode etik.

Panitia Seleksi Pastikan Tidak Ada Calon Pimpinan KPK yang Melanggar Kode Etik
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Indriyanto Senno Adji. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK), Indriyanto Seno Adji menegaskan tidak ada capim KPK yang melakukan pelanggaran kode etik.

Hal tersebut diungkapkan Indriyanto Seno Adji dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).

Menurutnya Pansel Capim KPK juga mengalami ‘kecurigaan’ yang tak kalah hebat kepada capim KPK itu sendiri.

Baca: Apakah Pekerja Masih Dibutuhkan Pertambangan Australia Saat Otomatisasi Makin Marak?

“Sekarang saya katakan ada capim yang sangat dicurigai, saya bilang kepada mereka bahwa yang duduk di tempat kami ini ada juga yang dicurigai. Kalau memang ada kode etik coba jelaskan karena tak pernah ada putusan pelanggaran kode etik oleh Dewan Pertimbangan Pegawai di KPK,” ungkap Indriyanto.

Meskipun tak menyebut nama secara langsung, pernyataan Indriyanto tersebut ditujukan kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Firli Bahuri yang pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

Firli santer disebut melakukan pertemuan dengan Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi yang masih menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Baca: Rekor Pertemuan Timnas Indonesia vs Thailand, Dominasi Tim Gajah Perang

Pertemuan itu menjadi soal karena KPK sedang menelusuri dugaan suap divestasi Newmont yang menyeret nama TGB sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Mengenai pelanggara kode etik di KPK, Indriyanto yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Pimpinan KPK bersama Johan Budi mencoba menjelaskan kepada anggota Komisi III DPR RI.

“Kalau ada dugaan pelanggaran etik di KPK itu masuk Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat, lalu naik ke pimpinan KPK, jika dugaan makin menguat diserahkan kepada Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) yang ada anggota dan komisioner juga. Pertanyaannya mudah, ada pelanggaran tidak di DPP, kalau tidak ada ya tidak usah dicari-cari,” katanya.

Baca: BREAKINGNEWS Wanita di Bojonggede Babak Belur Dianiaya Suaminya, Tangan Diikat, Dadanya Diijak-injak

Halaman
1234
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved