Seleksi Pimpinan KPK

Pansel Pastikan 10 Capim KPK Tak Terpapar Radikalisme

Yenti Ganarsih memastikan bahwa 10 capim KPK yang sudah diseleksi tak terpapar radikalisme.

Pansel Pastikan 10 Capim KPK Tak Terpapar Radikalisme
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (kedua kiri) bersama Wakil Ketua Pansel KPK lainnya usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/19). Presiden berharap Pansel KPK menghasilkan calon pimpinan KPK dengan kemampuan managerial dan menguasai dinamika pemberantasan korupsi. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Yenti Ganarsih memastikan bahwa 10 capim KPK yang sudah diseleksi tak terpapar radikalisme.

Hal itu disampaikan oleh Yenti dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).

“Kami pastikan 10 nama capim KPK yang sudah diseleksi tak terpapar radikalisme, itu pasti. Kami juga sudah ke BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme),” tegas Yenti.

Hal itu dikatakan Yenti menjawab permintaan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu yang meminta dokumen tertulis terkait apakah 10 capim KPK tersebut terpapar ideologi di luar Pancasila.

Baca: Sadar Istrinya Beli Tas Baru, Ajun Perwira Beri Sindiran, Jennifer Jill Semprot Balik: Stress Ya?

Masinton mengatakan dokumen tersebut akan digunakan Komisi III DPR RI untuk melakukan pendalaman dan memastikan 10 capim KPK tersebut tak terpapar ideologi di luar Pancasila.

“Apakah ada dokumen tertulis terkait apakah 10 nama tersebut terpapar ideologi di luar Pancasila? Kami ingin melakukan pendalaman soal itu, apalag Pansel kan sudah melakukan audiensi dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, red),” kata Masinton.

Selain itu Masinton juga mengatakan Komisi III DPR RI membutuhkan dokumen tertulis terkait ada atau tidaknya pelanggaran berat yang dilakukan 10 capim KPK di institusi masing-masing sebelumnya.

“Kami membutuhkan dua hal tersebut karena kami tak ingin melakukan uji kelayakan berdasarkan informasi yang katanya saja,” tegasnya.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved