Revisi UU KPK

Prihatin, Pimpinan KPK Seharusnya Paham Mereka itu Pelaksana Bukan Pembuat UU

Menurut dia, seharusnya pimpinan KPK memahami posisinya saat disumpah yakni sebagai pelaksana UU. Bukan pembuat UU

Prihatin, Pimpinan KPK Seharusnya Paham Mereka itu Pelaksana Bukan Pembuat UU
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat ditemui di komplek parlemen Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Arteria Dahlan prihatin Pimpinan KPK dan pegawainya menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Prihatin, lanjut Politikus PDI Perjuangan ini, karena KPK melakukan pembangkangan.

Menurut dia, seharusnya pimpinan KPK memahami posisinya saat disumpah yakni sebagai pelaksana UU. Bukan pembuat UU

"Seyogyanya memahami, pimpinan KPK merupakan pejabat negara yang telah disumpah untuk melaksanakan UU untuk selurus-lurusnya. Jadi posisinya sebagai pelaksana UU, bukan pembuat UU," tegas Arteria Dahlan kepada Tribunnews.com, Senin (9/9/2019).

Sebagai pimpinan KPK, dia menjelaskan, seharusnya mereka mengedukasi pegawai maupun institusi yang dipimpinnya untuk paham posisi dan tunduk pada UU.

Dia tegaskan, UU bahkan Konstitusi secara tegas mengatur bahwa kewenangan membentuk UU ada pada Pemerintah dan DPR.

"Begitu juga institusi KPK, sebagaimana sudah dibahas secara detail dan dipaparkan dalam Laporan Pansus Hak Angket. Maupun kalau dilihat dalam konteks ketatanegaraan dan bahkan berdasarkan Putusan MK, kan jelas bahwa mereka itu adalah lembaga negara pembantu presiden dalam bidang penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi," jelasnya.

Nah, dalam posisi yang demikian, menurut dia, KPK seharusnya paham posisi, mengerti dan tahu diri.

"KPK harusnya paham posisi dan tahun diri. Apa iya pantas untuk keberatan, menolak dan bahkan meminta presiden untuk tidak merevisi?" tegasnya.

Baca: Gugatan Praperadilan Istri Kivlan Zen Lawan Kapolri Ditolak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Lebih jauh ia juga meminta KPK menyebut, pada bagian mana revisi ini akan melemahkan lembaga antirasuah itu?

Halaman
1234
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved