Revisi UU KPK

Ketika Fahri Hamzah Marah-marah di Acara ILC: Semua Kena Tangkap, Terus Mana Namanya Pencegahan?

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah marah-marah di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne ketika berbicara tentang revisi UU KPK.

Ketika Fahri Hamzah Marah-marah di Acara ILC: Semua Kena Tangkap, Terus Mana Namanya Pencegahan?
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah 

Dalam akun Twitter miliknya, Abraham Samad pun menyoroti adanya tiga poin yang dikhawatirkan membahayakan bagi lembaga antirasuah ini.

Baca: Emosi Kritik Pejabat yang Tak Berani Lawan KPK, Fahri Hamzah: Pengecut Semua dari Atas Sampai Bawah!

Baca: Di ILC, Karni Ilyas Akui Kaget Lihat Saut Situmorang Berapi-api Tolak Revisi UU KPK: Keras Juga Ini

Poin pertama, bila KPK berada di bawah eksekutif, maka KPK akan bekerja mengikuti program-program eksekutif.

Misalnya kementerian atau badan yang berada di bawah di bawah kekuasan eksekutif.

Pada situasi ini, kata Abraham Samad, KPK akan mengalami konflik kepentingan dengan agenda pemerintah yang rentan praktik tipikor.

Padahal, independensi merupakan syarat mutlak sebuah lembaga antikorupsi.

"Kalau di bawah eksekutif, status independensi itu otomatis hilang," tulis Abraham Samad.

Poin kedua yang disoroti Abraham Samad, soal urusan penyadapan.

Menurut Abraham Samad, kegiatan penyadapan yang harus seizin Dewan Pengawas akan melumpuhkan sistem kolektif kolegial Pimpinan KPK.

"Kolektif kolegial 5 Pimpinan KPK itu adalah bagian dari prinsip saling mengawasi," kata dia.

Kemudian, Abraham Samad menjelaskan dalam UU KPK, pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut, sedangkan Dewan Pengawas bukan.

Baca: Saat Wakil Ketua KPK Ancam Karni Ilyas Jika Tak Setujui Ucapannya di ILC: Kalau Gak, Gue Tutup Nih?

Baca: Bicarakan Revisi UU KPK, Saut Situmorang: Draft yang Diberikan Itu Tidak Bisa Kami Terima

Ia menilai, bila izin penyadapan harus melibatkan Dewan Pengawas maka akan menyalahi hukum acara.

"Dewan Pengawas tidak punya kewenangan itu. Ini abuse," lanjut Abraham Samad.

Abraham Samad juga menjelaskan bagaimana alur izin penyadapan yang selama ini dilakukan KPK.

Ada banyak 'meja' yang harus dilewati saat KPK meminta izin melakukan penyadapan, yaitu kasatgas, direktur penyidikan, deputi penindakan, barulah lima pimpinan KPK.

Sistem kolektif kolegial Pimpinan KPK, kata Abraham Samad, merupakan bagian dari sistem pengawasan tersebut.

Menurutnya, tidak perlu lagi melibatkan badan lain yang semakin memperpanjang alur penyadapan karena berisiko bisa bocor.

"Tdk perlu melibatkan badan lain yg memperpanjang alur penyadapan dgn risiko bisa bocor," paparnya.

Poin ketiga yang disoroti Abraham Samad, soal kewenangan KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

SP3 diterbitkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun.

Menurut Abraham Samad, bila KPK diberi wewenang SP3, sama saja dengan menyuruh KPK berkompromi dengan korupsi.

"KPK jangan disuruh berkompromi dengan kasus tipikor yang disidiknya dengan memberikan wewenang menerbitkan SP3," tulis pria kelahiran Makassar ini.

Baca: Soal Keberadaan Dewan Pengawas di Revisi UU KPK, Wapres JK Setuju dengan Catatan soal Penyadapan

Baca: KPK Belum Terima Informasi dari Pemerintah atau DPR Terkait Revisi UU KPK

Selama ini, lanjutnya, KPK selalu berhasil mempertahankan pembuktiannya dakam setiap sidang tipikor meski tanpa kewenangan SP3.

Pasalnya, dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di KPK terhubung 'satu atap' dalam satu kedeputian yaitu Kedeputian Penindakan.

Dalam cuitan lain, Abraham Samad menulis, dengan adanya revisi UU KPK ini akan menjadikan KPK sebagai Komisi Pencegahan Korupsi.

"Dan pada akhirnya, KPK hanya menjadi Komisi Pencegahan Korupsi, tidak lebih. Ini mengkhianati semangat reformasi," tulisnya.

(Tribunnews.com/Whiesa/Sri Juliati)

Penulis: Whiesa Daniswara
Editor: Tiara Shelavie
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved