Rusuh di Papua

Senator Papua Minta Penyempurnaan Otsus untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua

Sebelumnya satu dari 9 permintaan tokoh Papua kepada presiden Jokowi yakni meminta pemerintah menerima usulan revisi undang-undang otonomi khusus dima

Senator Papua Minta Penyempurnaan Otsus untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua
Wartakota/henry lopulalan
TERIMA TOKOH PAPUA - Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan saat pertemuan dengan sejumlah tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Pertemuan tersebut membahas isu-isu terkini di Papua. (Wartakota/Henry Lopulalan) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Senator asal Papua Barat, Mervis S Komber mengatakan bahwa perlu ada penyempurnaan Undang-undang otonomi khusus agar bisa dirasakan oleh masyarakat Papua.

Sebelumnya satu dari 9 permintaan tokoh Papua kepada presiden Jokowi yakni meminta pemerintah menerima usulan revisi undang-undang otonomi khusus dimasukan ke dalam prolegnas 2020.

"UU Otsus ini muncul karena keinginan masyarakat dan semua diatur, misalnya bagaimana di bentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) sehingga Otsus diletakkan sejalan dengan adat yang berlaku di Papua," kata Mervin, Rabu, (11/9/2019).

Selain itu menurutnya, perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan Otsus Papua, salah satunya membuat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana turunan dari UU Otsus.

Misalnya untuk Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), serta terkait Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Yudha menilai harus ada sikap saling percaya antara masyarakat Papua dengan pemerintah sehingga Otsus termasuk didalamnya dana Otsus disambut dengan rasa persaudaraan yang tinggi.

Baca: Romahurmuziy Pertanyakan Hilangnya Peran Menteri Agama di Kasus Jual Beli Jabatan

"Ada keinginan pemerintah agar Papua tidak terpisahkan dari NKRI dan tambah kemakmuran. Dana Otsus sudah digelontorkan, tinggal masyarakat Papua menyambut dengan rasa persaudaraan yang tinggi sehingga pengelolaan keuangan sampai bupati bisa dilaksanakan dengan baik," katanya.

Selain masalah Otsus, untuk penyelesaian masalah Papua sendiri Satya menekankan agar pihak-pihak luar berhenti memprovokasi . Sebagai contoh, ia menyebut manuver politik yang dilakukan Benny Wenda yang menggalang dukungan pihak internasional yang sudah dalam tahap mengancam kedaulatan NKRI.

Menurutnya, Benny Wenda menggunakan bendera Vanuatu dalam menyebarkan berita bohong tentang Papua dan Papua Barat hingga menemui perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Benny Wenda sudah bukan WNI sehingga dalam aspek politik luar negeri Indonesia, saya khawatir terkait apa yang dilakukannya karena masih ada gerakan itu," katanya.

Dia menilai ada skenario agar Benny Wenda berperan seperti Ramos Horta dalam memperjuangkan kemerdekaan di Timor Timor. Karena itu menurut dia, pemerintah Indonesia harus tegas terkait apa yang dilakukan Benny Wenda karena menyangkut kedaulatan NKRI.

"Kita ada empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara, kita tegas bagaimana mempertahankan NKRI," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved