Revisi UU KPK

Dituding Berkonspirasi Lemahkan KPK, Anggota Komisi III DPR: Kami Sudah Mahfum

Menurut Arsul Sani, lembaga atau perorangan yang memberikan kritikan terhadap KPK selalu diberikan stigma negatif

Dituding Berkonspirasi Lemahkan KPK, Anggota Komisi III DPR: Kami Sudah Mahfum
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Arsul Sani. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Angota Komisi III DPR Arsul Sani angkat bicara terkait pernyataan Komisioner KPK Laode Syarif bahwa pemerintah dan DPR berkonspirasi melemahkan KPK.

Menurut Arsul Sani, lembaga atau perorangan yang memberikan kritikan terhadap KPK selalu diberikan stigma negatif.

Baca: 16 LBH-YLBI Desak Jokowi Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK

Laode M Syarif
Laode M Syarif (Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com)

"Ya kami sudah mahfum. Ada komisioner KPK yang nge-tweet tapi tweet-nya tidak pas untuk seseorang yang masi berstatus sebagai pejabat negara. Kecuali tweet itu misal dari aktivis LSM, tapi kalau pejabat negara tidak boleh," kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (12/9/2019).

Sebelumnya, Laode M Syarif menduga pemerintah dan DPR berkonspirasi melucuti kewenangan KPK.

Pasalnya, KPK tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang kini bergulir di DPR.

Arsul Sani mengatakan pihaknya menghormati penolakan terhadap adanya revisi UU KPK.

Namun penolakan tersebut sebaiknya disampaikan secara santun.

"Jangan bilang pemerintah dan DPR ini kurang adab dan sebagainya, Jangan juga bilang tidak mungkin penegak hukum memberikan komitmen," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengirim surat presiden (surpres) kepada DPR untuk melanjutkan pembahasan revisi UU 30/2002 tentang KPK.

Halaman
123
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved