Sekjen PDIP: Kekuasaan Awak KPK Sangat Tidak Terbatas

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjawab soal posisi partainya di tengah kerasnya prokontra menyangkut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekjen PDIP: Kekuasaan Awak KPK Sangat Tidak Terbatas
Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjawab soal posisi partainya di tengah kerasnya prokontra menyangkut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Khususnya setelah persetujuan presiden atas revisi UU KPK, terpilihnya komisioner baru, dan dilanjutkan manuver politik para komisioner KPK saat ini.

Hasto menjelaskan, pertama, bahwa pihaknya tetap merasa bahwa pemberantasan dan pencegahan korupsi adalah pekerjaan yang tidak akan pernah berhenti. Sebab korupsi adalah kejahatan luar biasa.

Namun, sebaiknya semua pihak melihat persoalan secara jernih. Khususnya menyangkut kelompok anti revisi UU KPK dengan yang menyetujuinya.

Baca: Berdamai dengan Elza Syarief, Melaney Ricardo: Bukan Cuma Aku Elus Bu, Aku Dekap

Baca: Della/Rizky Ungkap Kunci Kesuksesan Mereka Jadi Juara Vietnam Open 2019

Baca: Viral, ABG Bakar Motornya Saat Akan Ditilang Polisi di Cianjur

"Sebaiknya kita melihat secara jernih terhadap pro dan kontra," kata Hasto, Minggu (15/9/2019).

Menurut Hasto, para pihak yang setuju revisi UU KPK memiliki landasan argumentasi yang kuat. Selama ini, kekuasaan para awak KPK sangat tidak terbatas dan di dalam kekuasaan yang tidak terbatas itu bisa disalahgunakan oleh oknum yang di dalamnya.

Ia lalu mencontohkan bagimana bocornya sprindik Anas Urbaningrum dan pelanggaran kode etik yang dilakukan mantan Ketua KPK Abraham Samad pada saat penyusunan calon menteri tahun 2014 lalu.

"(Abraham Samad, red) Mencoret nama-nama calon menteri secara sembarangan, tidak proper dengan vested interest. Dan kemudian tidak ada proses atau kritik perbaikan ke dalam yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus Samad itu," ujar Hasto.

Terkait hal itu, kata Hasto, tak pernah ada jawaban jelas dari unsur KPK terhadap berbagai penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di dalamnya.

Halaman
123
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved