Kabut Asap

Fadli Zon: Bencana Asap Menjadi Ironi Saat Wacana Pemindahan Ibu Kota

"Pertanyaan berikutnya, bagaimana publik mempercayai pemerintah sanggup memindahkan ibu kota, jika mengatasi bencana asap saja

Fadli Zon: Bencana Asap Menjadi Ironi Saat Wacana Pemindahan Ibu Kota
TRIBUNNEWS.COM/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
KEBAKRAN LAHAN - Asap membumbung dari kawasan lahan di kawan Sungai Siring dipantau dari desa Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Minggu (15/9/2019) lalu. Kebakaran diduga pembakaran lahan sekitar 1 KM dari Runway Bandara APT Pranoto disayangkan karena mengakibatkan penerbangan terganggu disamping itu kebakaran lahan tidak ditangani dengan serius oleh pihak berwenang. (TRIBUNALTIM/NEVRIANTO HARDI PRASETYO) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang. Hal ini memancing munculnya protes dari negara tetangga.

Baca: Dede Yusuf Berharap Jokowi Gelar Rapat 3 Hari di Riau Bahas Kebakaran Hutan dan Lahan

"Kejadian ini terus-menerus berulang, terutama saat kita menghadapi kemarau. Padahal, sejak jauh hari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), telah memperingatkan bahwa tahun ini kita kembali bertemu kemarau panjang seperti empat tahun lalu. Tapi seperti biasanya, antisipasi pemerintah tak kelihatan," sentil Fadli Selasa (17/9/2019).

Ironis, lanjut Fadli bencana asap ini terjadi di tengah wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. "Apa jadinya nanti jika bandara harus ditutup dan kantor-kantor Pemerintah harus diliburkan bila terjadi bencana asap di “Ibukota” baru? tanya Fadli.

"Pertanyaan berikutnya, bagaimana publik mempercayai pemerintah sanggup memindahkan ibu kota, jika mengatasi bencana asap saja tak mampu?" sindirnya lagi.

Menurutnya, hal yang ia ungkapkan adalah pertanyaan standar dan sederhana saat membaca kembali, meluas dan meningkatnya bencana asap yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera tahun ini.

Baca: Ceramah Yusuf Mansur Soal Pacaran Dipakai Untuk Sindir Wirda Mansur, Sang Ustaz Beri Tanggapan Ini

Bencana asap yang terjadi tahun ini, Fadli mengingatkan bertolakbelakang dengan klaim yang pernah diutarakan Pak Joko Widodo saat acara debat calon presiden tanggal 17 Februari 2019 silam. Pada waktu itu sebagai petahana Presiden Joko Widodo mengklaim tak ada lagi karhutla dalam kurun tiga tahun terakhir masa pemerintahannya.

Padahal, merujuk data-data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) ataupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sepanjang pemerintahannya selalu terjadi karhutla dengan luasan bersifat fluktuatif.

Baca: Gubernur Riau di Luar Negeri Saat Terjadi Kebakaran Hutan, Ini Tanggapan Mendagri

Fadli mengungkapkan, tahun 2015, areal kebakaran hutan mencapai 2,6 juta hektare. Itu adalah bencana karhutla terburuk sesudah bencana tahun 1997/1998, yang luas areal kebakarannya mencapai 10 hingga 11 juta hektare.

Baca: Peringatan Dini BMKG Besok Rabu, 18 September 2019: Waspada Wilayah Kebakaran Hutan dan Kabut Asap

Tahun 2016, luas areal yang terbakar turun menjadi 438.363 hektare. Tahun berikutnya, 2017, luas areal kembali turun menjadi 165.528 hektare. Tapi, pada 2018, luar areal kembali melonjak menjadi 510 ribu hektare.
Tahun ini luas areal diperkirakan akan kembali bertambah. Menurut data BNPB, luas karhutla pada periode Januari hingga Agustus 2019 saja sudah mencapai 328.724 hektare.

Provinsi Riau tercatat sebagai wilayah terluas yang dilanda karhutla, yakni mencapai 49.266 hektare. Daerah terluas berikutnya adalah Kalimantan Tengah, dengan luas karhutla mencapai 44.769 hektare. Selanjutnya adalah Kalimantan Barat seluas 25.900 hektare, Kalimantan Selatan seluas 19.490 hektare, dan Sumatera Selatan seluas 11.826 hektare.

Halaman
12
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved