6 Poin Utama Rancangan Undang Undang Pesantren

Pemerintah dan DPR menggelar rapat kerja membahas Rancangan Undang-undang tentang Pesantren di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

6 Poin Utama Rancangan Undang Undang Pesantren
Tribunnews.com/ Taufik Ismail
Rapat Kerja Pemerintah dan DPR Membahas RUU Pesantren di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019). 

Keenam, sumber pendanaan pesantren yang selama ini bersumber dari masyarakat, dalam RUU ini ditegaskan dapat berasal dari APBN dan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

"Saat ini yang masih belum disepakati soal adanya dana abadi Pesantren," katanya.

Akui ada permintaan penundaan

Ketua Komisi VIII Ali Taher tidak menampik ada desakan dari sejumlah Ormas Islam untuk menunda pengesahan Rancangan Undang Undang tentang Pesantren yang akan segera diputuskan dalam rapat tingkat Panitia Kerja (Panja).

"Jadi bukan penolakan, tetapi perlu penundaan," ujar Ali Taher di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Hanya saja penundaan tersebut menurut Ali Taher tidak bisa dilakukan sekarang ini.

Baca: Bawa Pesan Damai, Mahasiswa Papua Beri Bunga untuk Warga di Depan Patung Kuda

Karena Rancangan Undang Undang akan segera diputuskan. 

Penundaan bisa dilakukan setelah keluar keputusan di tingkat Panja, sebelum di bawa ke rapat paripurna.

"Proses legislasinya sudah dilakukan tinggal nanti setelah ini kita konsultasikan dengan pimpinan DPR," katanya.

Baca: Jokowi Disarankan Tunjuk Menpora Baru Gantikan Imam Nahrawi

Menurut Ali terbuka kemungkinan sejumlah poin dalam RUU Pesantren dibahas kembali dalam konsultasi dengan pimpinan DPR.

"Tinggal apakah perlu penundaan, ke tingkat kedua (paripurna) untuk diputuskan pada masa sidang ini atau pada masa sidang berikutnya, setelah DPR baru. Kan menunggu konsultasi dengan pimpinan DPR," katanya.

Halaman
123
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved