Pemindahan Ibu Kota Negara

Soal Infrastruktur Transportasi di Wilayah Calon Ibu Kota Baru, Gubernur Kaltim Ikut Kemenhub

Isran Noor mengatakan Pemprov Kaltim berperan mengurus masalah lahan serta daya dukungnya.

Soal Infrastruktur Transportasi di Wilayah Calon Ibu Kota Baru, Gubernur Kaltim Ikut Kemenhub
Tribunnews.com/ Rizal Bomantama
Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah calon ibu kota baru kepada Kementerian Perhubungan atau Kemenhub.

Isran Noor mengatakan pihak Kemenhub lebih mengetahui desain besar untuk pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah calon ibu kota baru di antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Untuk reancangan besar jalur MRT (Mass Rapid Transit) dan LRT (Light Rapid Transit) serta jalur bus Kemenhub lebih tahu. Kami tak punya kewenangan bagaimana sistem dan materinya, kami ikut saja,” kata Isran Noor saat menemani Menhub Budi Karya Sumadi meninjau wilayah calon ibu kota baru, Kamis (19/9/2019).

Baca: Menteri Budi Kepikiran Ibu Kota Baru Punya Kereta Tanpa Rel dan Masinis

Baca: Persija Jakarta Ditinggal Stefano Cugurra Sudah Dua Kali Ganti Pelatih kata Andritany Ardhiyasa

Baca: Persija Jakarta Ditinggal Stefano Cugurra Sudah Dua Kali Ganti Pelatih kata Andritany Ardhiyasa

Isran Noor mengatakan Pemprov Kaltim berperan mengurus masalah lahan serta daya dukungnya.

Ia pun menegaskan pembebasan lahan di wilayah Semboja yang menjadi lokasi ibu kota baru bukan masalah berat bagi Pemprov Kaltim.

Karena sebagian besar wilayah tersebut adalah lahan milik negara dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan milik pribadi.

“Kalau pembebasan lahan tidak masalah karena sebagian besar adalah lahan milik negara. Pemerintah hanya menyiapkan dana relokasi atau biaya penataan lokasi yang tak terhindarkan, karena banyak masyarakat yang menggunakan lahan tersebut untuk usaha, tapi tidak menjadi beban,” katanya.

Ia pun tidak menampik bila lahan di lokasi calon ibu kota baru ada yang sudah menjadi milik pribadi.

“Memang ada lahan yang bersertifikat tapi tidak banyak,” ujarnya.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved