Revisi KUHP dan KUHAP

Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda dan Tidak Dilakukan oleh DPR Periode Ini

Setelah mendapat banyak masukan dari berbagai kalangan, Presiden Joko Widodo akhirnya meminta DPR RI untuk menunda pengesahan RKUHP.

DRP RI akan mempertimbangkan permintaan Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP.

Dilansir Kompas.com, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menjelaskan alasan pihaknya mempertimbangkan permintaan Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat memberikan kuliah umum pada kuliah perdana di Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) di Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (13/9/2019).
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat memberikan kuliah umum pada kuliah perdana di Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) di Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (13/9/2019). (Dok. Humas DPR RI)

Menurutnya, satu pertimbangan DPR adalah ada beberapa pasal yang menuai pro dan kontra.

"Rencana pada hari pengesahan pada hari Selasa 24 September, akan ditunda dulu sambil melihat pasal yang masih pro dan kontra atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pasal-pasal tersebut," kata Bambang saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Bambang mengatakan, DPR akan menyempurnakan pasal-pasal yang dianggap bermasalah, seperti pasal tentang kumpul kebo, kebebasan pers, penghinaan kepala negara dan beberapa pasal lainnya.

"Sebagiannya, nanti detailnya akan saya cek ya," tuturnya.

Selanjutnya, Bambang mengatakan, permintaan Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP itu akan dibawa dalam rapat internal pimpinan DPR.

"Saya akan bawa pada rapat internal DPR nanti," imbuhnya.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie/Kompas.com, Ihsanuddin)

Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Sri Juliati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved