RUU KUHP

Komnas Perempuan Sambut Baik Permintaan Jokowi Tunda Pengesahan RUU KUHP

Komnas Perempuan menyambut baik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta pengesahan RUU KUHP ditunda.

Komnas Perempuan Sambut Baik Permintaan Jokowi Tunda Pengesahan RUU KUHP
Tribunnews.com/Gita Irawan
Penandatangan nota kesepahaman antara Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Azriana Manalu (kerudung) dengan Direktur Yayasan Sosial Indonesia Untuk Kemanusiaan (IKA) Maria Anik Wusari di Jakarta Selatan pada Rabu (6/3/2019) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas Perempuan menyambut baik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta pengesahan RUU KUHP ditunda.

Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu mengatakan pemerintah dan DPR akan kembali mempelajari pasal-pasal bermasalah dalam RUU KUHP bila pengesahannya ditunda.

Selain itu, ia berharap Presiden dan DPR membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil dan lembaga HAM untuk membicarakan pasal yang masih dinilai bermasalah.

Baca: Pedagang Mulai Jual Motor dan Gadaikan Surat Tanah Gara-Gara Gunung Tangkuban Parahu Ditutup

Baca: Telur Ayam yang Dilempar Massa PMII Mengotori Kaca di Gedung KPK

Baca: Peringatan Dini BMKG Gelombang Tinggi Perairan Indonesia Capai 4 M, Berlaku Sabtu, 21 September

"Kami mengapresiasi sikap presiden menunda pengesahan RKUHP. Ini menunjukkan Presiden sensitif dengan kekhawatiran masyarakat akan bahaya over kriminalisasi kelompok rentan dan pengebirian demokrasi jika RKUHP dengan rumusan yang ada sekarang disahkan," kata Azriana saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (20/9/2019).

Over kriminalisasi

Komnas Perempuan membeberkan enam pasal dalam RKUHP yang jika diimplementasikan akan menimbulkan over kriminalisasi terhadap kelompok rentan, dalam hal ini anak, perempuan, kelompok miskin, orang dengan disabilitas, masyarakat hukum adat, penghayat kepercayaan, dan sebagainya.

Pertama, pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang Hukum yang Hidup di Masyarakat.

Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu menilai masalah dalam pasal tersebut ada pada tidak adanya batasan yang jelas tentang hukum yang hidup dalam masyarakat di tengah beragamnya hukum yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan di masyarakat.

Menurutnya, hal itu mengakibatkan hilangnya jaminan kepastian hukum sebagai prinsip utama hukum pidana, dan melanggar asas legalitas.

Halaman
1234
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved