Breaking News:

RUU KUHP: Kritik atau Pendapat Atas Kebijakan Pemerintah Tak Termasuk Penghinaan Presiden

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disetujui Komisi III DPR RI untuk disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR RI.

Warta Kota/Alex Suban
Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi berunjuk rasa menolak pengesahan tahap I Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019). Mereka membawa sejumlah poster berisi tuntutan menolak pengesahan RKUHP karena merupakan bentuk pemenjaraan terhadap demokrasi. Warta Kota/Alex Suban 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disetujui Komisi III DPR RI untuk disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR RI.

Sejak mulai dibahas pada 2015 lalu, banyak isu krusial dalam RUU ini yang memakan waktu pembahasannya.

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin, Rabu (18/9/2019), itu dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan tim pakar dari pemerintah.

DPR menargetkan pembahasan tuntas pada 24 September.

Meskipun demikian, pasal-pasal dalam RUU KUHP yang akan menggantikan KUHP warisan Belanda itu masih menuai kontroversi di publik.

Baca: Alasan Presiden Jokowi Minta DPR Tak Sahkan Revisi KUHP

Baca: Pasal Zina Dan Kumpul Kebo Dalam RKUHP Berpotensi Lahirkan Penegak Moral

Pasal-pasal mengenai Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presidendan Wakil Presiden termasuk yang menuai pro dan kontra di publik.

Pasal-pasal penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden itu diatur dalam pasal 218 sampai pasal 220.

Pasal 218

(1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 219

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved