Kaukus Pancasila Senang Jokowi Tunda RUU KUHP Disahkan

Maman Imanulhaq, politisi PKB tersebut berharap bahwa konsultasi publik dilakukan baik oleh pihak Pemerintah maupun DPR.

Kaukus Pancasila Senang Jokowi Tunda RUU KUHP Disahkan
dok.DPR
Eva Kusuma Sundari 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Kaukus Pancasila lega dengan usulan penundaan RUU KUHP oleh Presiden Jokowi. "Persis dengan harapan kami mengingat masih banyaknya kelemahan di draft RUU KUHP,” kata Eva Sundari, Ketua Kaukus Pancasila yang juga anggota Baleg FPDIP, Sabtu (20/9/2019).

Ia menghargai sikap responsif dari Presiden terhadap keluhan dan protes dari masyarakat. Kaukus Pancasila sudah mempunyai list pasal-pasal yang menjadi perhatian masyarakat luas untuk diperbaiki. Isu-isu seperti posisi hukum tidak tertulis, intervensi negara yang terlalu luas di ruang private, kesusilaan, perlindungan anak.

Sesuai misi Kaukus Pancasila, lanjutnya pasal terkait perlindungan kebebasan beragama dan tidak disebutkannya ideologi ekslusifisme dalam pelarangan cukup mengagetkan. Hal tersebut penyebab masalah untuk pelaksanaan pasal 29 UUD RI 1945.

Baca: Presiden Jokowi Minta DPR Tunda Pengesahan RKUHP, Sujiwo Tejo: Bagus Mas

“Kita yakin bahwa perbaikan RUU KUHP dengan DPR yang akan datang kelak akan berlangsung cepat karena UU P3 (no 12/2011) sudah memungkinkan untuk melaksanakan prinsip carry over,” lanjut lanjut Maman Imanulhaq, anggota Kaukus Pancasila.

"Selanjutnya, Kaukus akan memberikan masukan ke semua fraksi terkait ps untuk perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) untuk perbaikan RUU KUHP di panja yang akan datang," katanya lagi.

Maman Imanulhaq, politisi PKB tersebut berharap bahwa konsultasi publik dilakukan baik oleh pihak Pemerintah maupun DPR.

Baca: Alissa Wahid Tanggapi RKUHP soal Aborsi, Gus Mus Berpesan agar Tak Sembarangan Pilih Wakil Rakyat

Hal ini berdasar keluhan masyarakat dimana public hearing atau konsultasi publik kurang dilaksanakan sehingga mengganggu kualitas RUU KUHP.

Baca: Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP, Mahfud MD: Kalau Menunggu Semua Setuju, Tidak Akan Pernah

Kaukus Pancasila sangat berharap bahwa Kitab KUHP yang baru kelak makin memperkuat orientasi UU KUHP yang menjadikan rakyat sebagai subyek hukum dan bukan menjadi obyek hukum sebagaimana di jaman Kolonial Belanda," Eva menambahkan.

Baca: Politikus PDIP Desak Jokowi Segera Lantik Firli Cs Jadi Pimpinan KPK

"Sehingga, rakyat harus diberikan ruang seluasnya untuk menyalurkan aspirasi mereka," ujarnya.

Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved