Penyuap Bupati Nonaktif Pakpak Bharat Bertambah

KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka pemberi suap kepada Bupati Pakpak Bharat nonaktif Remigo Yolanda Berutu.

Penyuap Bupati Nonaktif Pakpak Bharat Bertambah
Tribunnews/Ilham
Febri Diansyah 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka pemberi suap kepada Bupati Pakpak Bharat nonaktif Remigo Yolanda Berutu.

Ketiga orang itu, yakni Anwar Fuseng Padang, Wakil Direktur CV Wendy, seorang swasta bernama Dilon Bancin, dan seorang PNS bernama Gugung Banurea.

Penetapan tiga orang sebagai tersangka ini merupakan pengembangan perkara suap terkait pengurusan sejumlah proyek di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara yang menjerat Remigo, Plt Kadis PUPR Kabupaten Pakpak Bharat David Anderson Karosekali, dan seorang swasta bernama Hendriko Sembiring.

Baca: Mawar de Jongh Perankan Karakter Cewek yang Tak Percaya Cinta di Film SIN

Baca: Respons Elite PKS Sikapi Putra Sulung Jokowi Terjun ke Dunia Politik

Baca: Hujan Turun Di Jambi Setelah BBTMC Semai Kapur Tohor dan Garam

Perkara ini diawali dengan kegiatan OTT yang dilakukan KPK pada 18 November 2018.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Febri membeberkan suap yang diberikan ketiga tersangka kepada Remigo. Dikatakan, sekitar Februari 2018, diduga terjadi pertemuan di rumah dinas Remigo untuk membicarakan proyek Dinas PUPR Tahun Anggaran 2018.

Dalam pertemuan tersebut, terdapat permintaan dari beberapa pihak terkait dengan proyek Dinas PUPR. Remigo memastikan adanya keuntungan untuk dirinya terkait permintaan-permintaan tersebut.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, diduga terjadi pertemuan antara David Anderson dan pihak lain. Dalam pertemuan tersebut, (David menyatakan untuk mendapatkan proyek harus bersedia membayar 10 persen dari nilai proyek sebagai uang muka, di luar uang 'KW'.

"Uang 'KW' diduga sebagai kode dari Uang Kewajiban yang harus dibayarkan kontraktor saat ada pencairan dana proyek," kata Febri.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved