Keamanan Siber Tanggung Jawab Multi Aktor

Dia mencontohkan, pasal 14 dalam RUU KKS mensyaratkan BIN harus melaporkan pantauan intelijen siber pada BSSN

Keamanan Siber Tanggung Jawab Multi Aktor
Istimewa
Suasana Diskusi Publik RUU Ketahanan dan Keamanan Siber di Universitas Paramadina 25 September 2019 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dunia digital dan siber Indonesia makin maju.

Pengguna digital juga makin banyak, karena itu perlu aturan yang kuat dan aman.

Baca: RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Dibedah di Kampus Paramadina

Keamanan siber digital merupakan tanggungjawab multi aktor, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

"Keamanan siber itu harus diatur, tapi harus dibahas secara mendalam dan melibatkan semua pihak, jangan diam diam, " ujar ahli keamanan siber, Pratama Delian Persada dalam Diskusi Publik RUU Ketahanan dan Keamanan Siber di Universitas Paramadina, Jakarta, (25/9/2019).

Menurut Pratama, proses penyusunan RUU KKS seperti jin.

"Tiba-tiba muncul seperti mahluk jin, kita kaget karena prosesnya sangat cepat di DPR. Padahal banyak pasal - pasal yang perlu dibicarakan secara serius, " ujar Pratama.

Dia mencontohkan, pasal 14 dalam RUU KKS mensyaratkan BIN harus melaporkan pantauan intelijen siber pada BSSN.

"Padahal BIN itu diatur dalam UU 17 tentang Intelijen Negara , BIN hanya boleh melapor pada Presiden, " kata Pratama yang juga Direktur CISSRECC.

Yang lebih berbahaya adalah jika RUU KKS itu disahkan, maka bisa menggangu kebebasan akademik.

"Kalau kita belajar hacking walaupun untuk tujuan pendidikan bisa kena pidana kalau tidak lapor, ini kan membatasi ilmu pengetahuan," ujar doktor alumni UGM tersebut.

Halaman
12
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved