Revisi UU KPK

Kewenangan Terbitkan SP3 Rawan Disalahgunakan untuk Lindungi Koruptor

Sejumlah pengamat hukum menilai, pemberian SP3 kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi.

Kewenangan Terbitkan SP3 Rawan Disalahgunakan untuk Lindungi Koruptor
TRIBUN JOGJA/IST
Pengamat hukum Hifdzil Alim 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Revisi UU KPK yang disahkan DPR RI memang sarat kontroversi. Salah satu pasal yang dipersoalkan publik dan para pegiat antikorupsi adalah kewenangan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).

Kalangan pengamat hukum menilai SP3 kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi.

Menurut para pengamat hukum tersebut, saat ini publik berharap pro kontra revisi UU KPK tidak terkesan dimanfaatkan untuk menyelamatkan orang-orang tertentu yg sudah dinyatakan tersangka oleh KPK. Hal itu juga menjadi ujian bagi KPK apakah akan mengeluarkan SP3 bagi tersangka yang kasusnya masih dalam tahap penyidikan KPK.

Pengamat hukum asal Yogyakarta, Hifdzil Alim menyatakan, pemberian SP3 sudah diatur dalam KUHAP dan pakem KPK tidak memiliki kewenangan tersebut.

 "Ketika nanti KPK diberi kewenangan menerbitkan SP3 bisa muncul kesan pengaturan yang menjadi jalan masuk untuk cuci perkara. Ini juga akan kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi," katanya Kamis (26/9/2019).

Menurutnya, di tengah semangat pemberantasan korupsi yang sedang dipacu saat ini, sungguh tak lazim mengubah UU KPK dengan materi-materi  yang seperti sudah diatur pihak-pihak tertentu.

Baca: Menunggui Sejak Semalam, Sejumlah Orang Tua Minta Polisi Pastikan Keselamatan Anak Mereka

Pernyataan senada juga diungkapkan Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo. Dia menilai kekuatan besar KPK pada kehati-hatiannya dalam menangani perkara korupsi. Dengan sikap demikian sangat tidak dimungkinkan KPK ceroboh dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Baca: Rincian Lengkap 26 Poin UU KPK Hasil Revisi yang Berpotensi Melemahkan KPK

Sedangkan jika KPK memiliki kewenangan menerbitkan SP3, Adnan khawatir kinerja lembaga antirasuah tidak hati-hati lagi atau bisa diragukan. Dia mensinyalir kinerja KPK akan sama dengan kepolisian dan kejaksaan. Banyak kasus yang jalan di tempat.

“Dengan wewenang SP3 yang dimiliki kepolisian dan kejaksaan, kasus-kasus korupsi dan pidana lain banyak yang mangkrak. Tidak jelas statusnya. Semakin tidak memberikan kepastian hukum,” ujarnya.

Adnan melanjutkan, syarat SP3 dalam KUHAP ada tiga. Yaitu, tidak ada bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana, atau tersangka meninggal dunia.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved