PKS Menilai Yasonna Tidak Nyaman dengan Penundaan Pengesahan RKUHP

Kajian mendalam dilakukan agar KUHP benar benar rujukan hukum yang adil bagi masyarakat Indonesia.

PKS Menilai Yasonna Tidak Nyaman dengan Penundaan Pengesahan RKUHP
Tribun Timur/Sanovra Jr
Sejumlah mahasiswa mengikuti aksi unjuk rasa di Jalan AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (24/9/2019). Aksi unjuk rasa mahasiswa gabungan dari universitas se-Makassar yang menuntut penolakan terhadap pengesahan UU KPK dan RKUHP itu berujung bentrok saat dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Tribun Timur/Sanovra Jr 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menduga bahwa Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak nyaman dengan sikap presiden Joko Widodo (Jokowi) yang minta menunda pengesahan RKUHP.

Karena, selama ini Yasonna telah bekerja keras merevisi 'kitab pidana' di Indonesia tersebut bersama DPR.

"Saya malah melihatnya yang terjadi Pak Yasonna bisa jadi tidak merasa nyaman dengan keputusan Jokowi menghentikan pembahasan RUU KUHP," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (29/9/2019).

Bagaimana tidak, menurut Mardani, Yasonna bersama sejumlah ahli hukum berusahan merevisi KUHP peninggaln Belanda.

Kajian mendalam dilakukan agar KUHP benar benar rujukan hukum yang adil bagi masyarakat Indonesia.

"Kan beliau sudah bekerja sangat keras, keputusan tingkat satu sudah selesai artinyas ecara teknis sudah tidak ada masalah, tinggal ketok Palu untuk tingkat II, eh tiba-tiba ditarik," katanya.

Oleh karena itu, menurut Mardani mundurnya Yasonna sebagai Menteri Hukum dan HAM tidak ada kaitannya dengan Revisi UU KPK, Revisi KUHP, dan Revisi UU Pemasyarakatan yang memicu unjurasa ribuan mahasiswa di seluruh wilayah Indonesia. Mundurnya Yasonna karena terpilih menjadi anggota DPR.

"Yasonna kalau resminya kan karena mau dilantik nih besok," pungkasnya.

Pasal Selundupan

Mantan Ketua Mahkamah Kosntitusi (MK), Mahfud MD membeberkan kecurigaannya terkakit darft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Halaman
1234
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved