Demo Tolak RUU KUHP dan KPK

Juru Bicara Komite Nawacita: Jokowi Harus Batalkan Pengesahan Revisi KUHP

Presiden Joko Widodo didesak untuk membatalkan agenda pengesahan revisi KUHP oleh DPR.

Juru Bicara Komite Nawacita: Jokowi Harus Batalkan Pengesahan Revisi KUHP
TRIBUN/IQBAL FIRDAUS
Massa menjebol pagar pada aksi demo di depan Gedung DPR-MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). Aksi ini dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai kampus terkait RKUHP dan RUU KPK serta beberapa isu yang sedang bergulir. TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Kontroversi tentang pengesahan revisi KUHP terus bergulir. Revisi KUHP juga memantik aksi gelombang mahasiswa ke gedung DPR RI.

Presiden Joko Widodo didesak untuk membatalkan agenda pengesahan revisi KUHP oleh DPR.

"Kalau sudah didrop tentunya gerakan mahasiswa berhenti, tapi kalau masih ada gerakan mahasiswa menuntut berarti ada agenda lain dari gerakan itu," ujar Juru Bicara Komite Penggerak Nawacita, Dedi Mawardi dalam pernyataannya kepada wartawan, Senin(30/9/2019).

Dedi menilai 14 poin revisi KUHP tidak rasional dan kontroversial.

Baca: Hari Ini BEM Seluruh Indonesia Siapkan Demo Akbar Tolak Revisi UU KPK

Kata Dedi, beleid-beleid yang ingin direvisi terkesan memaksakan kehendak.

"Tentunya kami juga mendukung adik-adik mahasiswa menolak revisi tersebut," terang Dedi.

Baca: Fahri Hamzah: Jokowi Bisa Jatuh di Tengah Jalan Kalau Pilih Kabinet Isi Pembebek dan ABS

Sekjen Seknas Jokowi ini juga memperkirakan gelombang unjuk rasa mahasiswa akan berhenti apabila revisi KUHP batal.

"Tapi nanti jika sudah dibatalkan masih ada demo, patut dicurigai," kata Dedi. (Willy Widianto)

Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved