Demokrat Jelaskan di Era SBY Kursi Ketua MPR Diberi Kepada Oposisi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Demokra di MPR, Benny K Harman mengatakan bahwa dalam rapat gabungan yang beragendakan usulan fraksi, pihaknya menjelaskan mengenai Kursi Ketua MPR yang diberikan kepada oposisi.

Benny mengaku terpaksa menjelaskan, karena dalam rapat gabungan, ada Fraksi yang mengklaim bahwa demi musyawarah mufakat, dan pancasila rela menyerahkan kursi Ketua MPR kepada fraksi lain, meski merupakan fraksi terbesar.

"Lalu saya timpalin, kami dulu musyawarah mufakat itu tidak hanya kata-kata, tapi kami kasih contoh," kata Benny.

Menurutnya pada 2009 lalu , demi Pancasila dan musyawarah, Demokrat menyerahkan kursi Ketua MPR kepada PDI Perjuangan, yakni Taufiq Kiemas. Padahal saat itu Demokrat merupakan fraksi terbesar dengan 148 kursi.

Baca: AJI Jakarta Kecam Insiden Jurnalis Indonesia Jadi Korban Penembakan di Hong Kong

"Bayangkan, kami serahkan itu kepada partai oposisi. itulah kenegarawanan, wajah presiden kami waktu itu. kami tidak menuntut supaya ada balas budi begitu kan tidak. Tapi dalam politik kebersamaan itu ada take and give kan gitu. Tidak hanya di kata-kata kebersamaan tapi kami sudah wujudkan praktik," katanya.

Pertimbangan saat itu menurut Benny, hanyalah kebersamaan, pluralisme, serta mengutamakan pancasila. Sebagai partai penguasa saat itu, Presiden SBY ingin ada yang mengkoreksi.

"Pertimbangan utamanya sebagai presiden menang pemilu, partai pemenang pemilu, melihat dirinya untuk dikoreksi juga," pungkasnya.

Sebelumnya Gerindra mengaku berhak mendapatkan kursi Ketua MPR. Selain sebagai partai peraih suara terbanyak ke dua di Parlemen, ada kebiasan bahwa kursi Ketua MPR diberikan kepada oposisi, seperti yang terjadi pada era Taufiq Kiemas dan Zulkifli Hasan.