Jokowi Disebut Tak Terbitkan Perppu KPK, ICW Sempat Ingatkan: Jangan Seolah di Bawah Ketiak Partai

Jokowi dan parpol pendukung disebut tak akan terbitkan Perppu KPK. ICW sempat ingatkan hal ini: jangan seolah presiden di bawah ketiak partai.

Jokowi Disebut Tak Terbitkan Perppu KPK, ICW Sempat Ingatkan: Jangan Seolah di Bawah Ketiak Partai
Surya/Ahmad Zaimul Haq
Ribuan mahasiswa dari sejumlah universitas baik negeri maupun swasta di Surabaya menggeruduk Gedung DPRD Jawa Timur, di Jalan Indrapura, Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (25/9/2019). Dalam aksinya mereka membawa sejumlah tuntutan di antaranya yakni mendesak pemerintah menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK, membatalkan pengesahan RKUHP, serta menolak RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada rakyat dan pribumi. Surya/Ahmad Zaimul Haq 

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sempat mempertimbangkan soal Perppu KPK setelah bertemu dengan tokoh-tokoh nasional.

Kabar terbaru, Jokowi dan parpol pendukung justru disebut tak akan terbitkan Perppu KPK.

Sebelumnya ICW juga sempat mengingatkan agar jangan seolah presiden berada di bawah ketiak partai.

Kabar soal pertimbangan penerbitan Perppu KPK seolah menjadi angin segar bagi mereka yang selama ini menuntut.

Namun, hingga saat ini Jokowi belum memberikan keterangan resmi soal pertimbangan yang sebelumnya disebutkannya.

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pun seolah memberi konfirmasi atas kabar penerbitan Perppu KPK.

Baca: 10 Nama Calon Pimpinan MPR, Gerindra-Golkar Rebutan Kursi, Bambang Soesatyo Kandidat Kuat Ketua MPR

Baca: Polemik Perppu KPK, Surya Paloh Minta Tunggu Hasil Uji Materi MK hingga ICW Sebut Perppu Lebih Utama

Surya Paloh menyebut jika Presiden Jokowi dan partai poltik pendukungnya telah sepakat untuk tak menerbitkan Perppu KPK.

"Jadi yang jelas, Presiden bersama seluruh partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama. Untuk sementara enggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (2/10/2019) dikutip dari Kompas.com.

Surya Paloh menambahkan, keputusan tersebut disepakati saat Jokowi dan pimpinan parpol pendukung bertemu di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019) lalu.

Satu dari sejumlah alasan keputusan tersebut yakni UU KPK hasil revisi masih diuji materi di MK.

Halaman
1234
Penulis: Miftah Salis
Editor: Whiesa Daniswara
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved