Partai Golkar Klaim Enam Parpol Dukung Bambang Soesatyo Jadi Ketua MPR

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar MPR RI Zainuddin Amali menyebut sebanyak 6 partai politik mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjadi Ketua MPR periode 2019-2024.

Amali mengatakan, setelah PDIP, PPP dan Nasdem secara terbuka mendukung Bamsoet, PAN, PKB dan Demokrat juga diakuinya mendukung mantan Ketua DPR itu jadi pimpinan tertinggi MPR.

"Fraksi PDIP, Nasdem, PPP sudah terbuka, menyampaikan ke publik mereka terbuka mendukung calon dari Golkar (Bamsoet)," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

"Di luar itu fraksi PAN, PKB, Demokrat itu sudah juga menyampaikan dukungannya," imbuhnya.

Baca: Kasus Suap Impor Bawang Putih, KPK Periksa Direktur Operasional PT Pertani

Lebih lanjut, Amali mengatakan keenam pimpinan fraksi tersebut positif mendukung Bamsoet.

Amali juga menyebut akan terus melakukan komunikasi dengan fraksi lainnya, termasuk dengan fraksi Gerindra yang mencalonkan kadernya Ahmad Muzani jadi Ketua MPR dan fraksi DPD di MPR.

Baca: Ketua DPR Puan Maharani Punya Total Kekayaan Rp 363,37 Miliar, Utangnya Rp 49,7 Miliar

"Saya kira fraksi-fraksi lain juga sudah memahami dan insyaAllah akan memberikan dukungan. Kita akan berkomunikasi terus dengan Gerindra," ujar Amali.

Baca: Sudah Dicabuli Ayah Tirinya, N Harus Terusir dari Rumah Oleh Ibu Kandungnya karena Tuduhan Pelakor

Dukungan tersebut, berguna seandainya dalam mekanisme pemilihan Ketua MPR tak mencapai musyawarah mufakat.

Sebagai informasi, hingga saat ini 7 parpol (PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PKB, PAN, Demokrat) mendukung Bamsoet jadi Ketua MPR.

Total Bamsoet mengantongi suara sebanyak 447 suara.

Anggota MPR yang hadir dalam rapat nantinya diberikan hak suara untuk memilih kandidat ketua MPR. Total anggota MPR sendiri mencapai 711 orang yang terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.

Jangan semuanya dikuasai koalisi 

Sementara itu, [engamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research dan Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai menilai tak selayaknya kursi pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara seluruhnya dikuasai oleh partai koalisi pro pemerintah.

Partai oposisi harus diberikan ruang agar fungsi kontrol, check and balance, berjalan lebih efektif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dia berpendapat, karena kursi ketua DPR RI sudah dikuasai PDIP, sebaiknya posisi Ketua MPR diserahkan kepada Partai Gerindra demi melahirkan keseimbangan dalam demokrasi bangsa.

Perebutan kursi Ketua MPR sendiri kini mulai mengerucut kepada Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pucuk pimpinan MPR RI yang diperoleh Partai Gerindra diharapkan dapat memunculkan keseimbangan antara faksi pemerintah dengan oposisi.

Merujuk pada tampuk pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia yang kini dijabat oleh La Nyalla Mattalitti serta posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang dipegang oleh Puan Maharani, Komplek Parlemen Senayan dikuasai oleh partai koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Mantan Ketua DPR RI periode 2018-2019 yang juga politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo didapuk sebagai calon Ketua MPR RI dari partai koalisi.

Jika ini terjadi, seluruh lembaga legislatif tersebut akan dikuasai oleh partai pendukung pemerintah yang seharusnya mengkritisi.

"Kalau Ketua DPD-nya adala La Nyalla, Ketua DPR itu Puan Maharani, faksi pemerintah tambah kalau ketua MPR itu Bamsoet. Secara citra, simbol keseimbangan tidak terlihat direbut semua oleh faksi pemerintah," kata Pangi pada Rabu (2/10/2019).

Pangi menambahkan sistem demokrasi yang baik perlu ada perbedaan pandangan dari oposisi. Dirinya menilai antara DPD dengan DPR saat ini suaranya diprediksi serupa, yakni minim kritik kebijakan terhadap pemerintah.

Padahal, fungsi legislatif utama sebagai pengawas pemerintah. Oleh karena itu, dirinya mengingatkan bahwasanya demokrasi yang baik membutuhkan kubu penyeimbang yang menyuarakan aspirasi oposisi.

"Sebaiknya Ketua MPR diberikan ke Gerindra, Gerindra lebih pantas, kalau dikuasai faksi pemerintah akan menjadi buruk, karena perlemen itu harus berbicara dan berkata-kata. Berbeda suara dengan pemerintah itu akan menjadi vitamin," jelas Pangi.

Pangi menegaskan, jika Partai Gerindra selaku oposisi mendapat jatah Ketua MPR RI, suara oposisi harus disampaikan. Sehingga, kesan 'tukang stempel' pemerintah pada lembaga legislatif tidak menjadi nyata.

"Gerindra sebetulnya secara de jure menyatakan oposisi, meski dari permainan belakangan ini belum ada peran oposisi, buktinya semua Undang-Undang disahkan. Jadi, jangan tukang stempel pemerintah," ujar Pangi.