Pengamat: DPR Jangan Coba-coba Hanya Sebagai Tukang Stempel Pemerintah

Karena itu, jika eksekutif dalam melaksanakan pemerintahannya tidak pro terhadap rakyat, menjadi tugas DPR untuk mengkritisinya.

Pengamat: DPR Jangan Coba-coba Hanya Sebagai Tukang Stempel Pemerintah
Tribunnews/JEPRIMA
Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi saat menghadiri acara pelantikan anggota DPR, DPD dan MPR periode 2019-2024 di kompleks parlemen DPR/MPR, Senayan, Selasa (1/10/2019). Agenda pokok hari ini adalah pelantikan atau pengambilan sumpah/janji yang dimulai dari seluruh anggota DPR, DPD, dan MPR yang akan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA). Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kursi pimpinan DPR dan MPR didominasi orang-orang partai pendukung pemerintah.

Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), I Made Leo Wiratma, menilai hal tersebut tidak masalah selama mereka bekerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing.

"Jadi biar pun kursi-kursi pimpinan parlemen didominasi Parpol koalisi pemerintah tidak dibenarkan bertentangan dengan Tupoksi," ujar I Made Leo Wiratma kepada Tribunnews.com, Jumat (4/10/2019).

DPR sebagai lembaga legislatif harus menajalankan fungsi checks and balances bagi eksekutif.

Baca: Mantan Kapolri yang Pernah Kuli Bangunan Ini Tolak Tawaran Menteri Jokowi, Ingin Bebas dan Merdeka

Mengingat fungsi pokok dari DPR di antaranya legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Karena itu, jika eksekutif dalam melaksanakan pemerintahannya tidak pro terhadap rakyat, menjadi tugas DPR untuk mengkritisinya.

Sebaliknya bila Pemerintah sudah menjalankan tugasnya sesuai kepentingan rakyat, DPR harus mendukungnya.

Baca: Download Mp3 Lagu Cinta Luar Biasa & Hanya Rindu by Andmesh Kamaleng, Lengkap Dengan Chord Gitar

"Jadi DPR jangan coba-coba hanya sebagai tukang stempel pemerintah jika tidak mau diprotes rakyat yang diwakilinya," katanya.

Meskipun Indonesia tidak mengenal oposisi, tetapi biasanya partai yang berada di luar pemerintah akan lebih kritis terhadap kebijakan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Halaman
1234
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved