PDIP: Komposisi Pimpinan DPR dan MPR Memerkuat Basis Politik Dukungan ke Jokowi

"Bisa dimaknakan bahwa konsolidasi politik Pemerintahan Jokowi berhasil dan berjalan baik, jauh lebih bagus daripada kondisi tahun 2014 yang lalu."

PDIP: Komposisi Pimpinan DPR dan MPR Memerkuat Basis Politik Dukungan ke Jokowi
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di bawah jembatan rel kereta Desa Ciledug Lor, Pamosongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (28/9/2019) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan mengungkapkan rasa syukurnya bahwa konsolidasi politik yang tampak dari susunan dan komposisi Pimpinan DPR dan MPR telah memerkuat basis politik dukungan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terlebih, dengan dukungan lebih dari 60,7 persen kursi di DPR, dan membaiknya komunikasi politik dengan Partai Gerindra.

Baca: Tjahjo Kumolo Minta Dirjen Pemasyarakatan Tingkatkan Keamanan di Lapas Jelang Pelantikan Presiden

"Bisa dimaknakan bahwa konsolidasi politik Pemerintahan Jokowi berhasil dan berjalan baik, jauh lebih bagus daripada kondisi tahun 2014 yang lalu," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2019).

Demikian halnya dengan konsolidasi di bidang hukum.

Penegasan KPK sebagai lembaga eksekutif sebagaimana menjadi keputusan MK, dan dengan revisi UU KPK menjadikan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat memilihi legitimasi dan legalitas yang kuat untuk menentukan arah kebijakan politik hukum nasional.

Dampaknya pasar akan merespons positif.

Sebab dengan berhasilnya konsolidasi politik dan hukum, berbagai ketidakpastian dan resiko politik akan berkurang drastis, sehingga meningkatkan kepastian di bidang ekonomi.

"Stabilitas politik dan hukum sangat diperlukan bagi arah pembangunan perekonomian nasional," ucap Hasto.

PDI Perjuangan meyakini kedudukan presiden semakin kuat dan presiden bertanggung jawab di dalam menentukan arah konsolidasi politik hukum, termasuk 'road map' pemberantasan korupsi, khususnya melalui upaya pencegahan.

“Seluruh calon menteri harus memiliki integritas yang tinggi, namun juga sosok pemimpin di bidangnya, sehingga memiliki pemahaman terhadap hal ihwal kementrian yang akan dipimpinnya, sekaligus sosok yang berani mengambil langkah terobosan," katanya.

Lebih lanjut, PDI Perjuangan berharap dengan membaiknya stabilitas politik nasional dan kepastian hukum, terlebih dengan potensi pasar yang begitu besar dan infrastruktur jauh lebih siap, maka laju dan gerak investasi akan semakin besar.

Baca: Pengakuan Tersangka Pembunuh Ayah Tiri: Waktu Masih Kecil Saya Sering Dipukul dan Ditendang Korban

Meskipun demikian semangat pemberantasan korupsi harus terus diperkuat.

“PDI Perjuangan memastikan bahwa mereka yang berstatus terdakwa akibat korupsi dan para koruptor tidak akan pernah bisa dicalonkan dalam jabatan strategis. PDI Perjuangan juga akan memberikan sanksi pemecatan bagi koruptor dan pemecatan seketika bagi yang terkena OTT KPK," tutupnya.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved