Perppu Batalkan UU KPK Belum Penuhi Syarat Diterbitkan, Simak Penjelasan Pakar Hukum Tata Negara Ini

Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menyarankan Presiden Jokowi menunggu putusan Mahkamah Konstituso atas uji materi UU KPK.

Perppu Batalkan UU KPK Belum Penuhi Syarat Diterbitkan, Simak Penjelasan Pakar Hukum Tata Negara Ini
Warta Kota/henry lopulalan
Sejumlah tokoh bangsa berfoto usai memberikan keterangan kepada wartawan tentang Menyikapi Rencana PERPPU KPK di Galeri Cemara, Jakarta, Jumat (4/10/2019). Mereka mendukung dan mendorong Presiden untuk segera mengeluarkan Perppu koreksi atas Revisi UU KPK sehingga menguatkan komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan elit politik untuk tidak membawa logika yang menyesatkan dan meresahkan publik serta mengancam Presiden. Warta Kota/henry louplalan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menilai langkah paling tepat menyikapi terbitnya UU KPK adalah mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menyarankan Presiden Jokowi menunggu putusan MK atas uji materi tersebut.

Menurut dia, upaya menunggu putusan itu lebih baik daripada presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Jika dikaitkan kondisi objektif bangsa dan negara saat ini, maka dapat disimpulkan langkah mengeluarkan Perppu adalah tidak memenuhi syarat materil konstitusional," kata Fahri, saat dihubungi, Minggu (6/10/2019).

Dia menjelaskan, presiden dapat menerbitkan Perppu apabila ada keadaan darurat atau 'state of emergency’. Secara konseptual, kata dia, keadaan darurat didasarkan doktrin ‘necessity’. 

Baca: Fakta-fakta Seorang Polisi Tembak Kepalanya Sendiri Setelah Bunuh Istrinya

Baca: Barbie Kumalasari Ngelantur Terbang ke AS Hanya 8 Jam, Mantan Suami Mengaku Malu. . .

Baca: Sebut Presiden Jokowi Tak Punya Alasan Tunda Terbitkan Perppu UU KPK, LIPI: Jangan Khawatir Ancaman

Baca: Nasib Sial Pegawai Bank Setelah Foto Syur-nya Viral Gara-gara Ulah Mantan Pacar

Doktrin itu mengakui hak setiap negara berdaulat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan integritas negara. 

Disebutkan Fahri, hukum tata negara subjektif atau ‘staatsnoodrecht’ dalam arti subjektif adalah hak, yaitu hak negara untuk bertindak dalam keadaan bahaya atau darurat dengan cara menyimpang dari ketentuan undang-undang, dan bahkan apabila memang diperlukan, menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945.

Baca: Barbie Kumalasari Ngelantur Terbang ke AS Hanya 8 Jam, Mantan Suami Mengaku Malu. . .

“Secara doktrin hukum tata negara darurat dapat dikualifisir berdasarkan prinsip ‘actual threats’? ataukah sekurang-kurangnya bahaya yang secara potensial sungguh-sungguh mengancam komunitas kehidupan bersama ‘potential threats’? Hal yang demikian penting untuk diidentifisir sesuai kondisi objektif berdasarkan ajaran hukum/doktrin hukum tata negara darurat,” ujarnya.

Secara konstitusional, dia menjelaskan, pranata penetapan Perppu berdasarkan pada tahapan terjadinya keadaan yang genting. Keadaan yang genting tersebut, lanjut Fahri, memaksa presiden mengambil tindakan secepatnya atau adanya kebutuhan yang mengharuskan “reasonable neccesity”.

Halaman
123
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved