Pelantikan Anggota Dewan

Pucuk Pimpinan Parlemen Dikuasai Koalisi Jokowi, Golkar: Tak Perlu Khawatir

Sekalipun dalam pemerintahan ini, pimpinan parlemen dipegang koalisi pemerintahan Jokowi, dia pastikan, peran dan fungsi check and balances tetap akan

Pucuk Pimpinan Parlemen Dikuasai Koalisi Jokowi, Golkar: Tak Perlu Khawatir
Tribunnews/JEPRIMA
Puan Maharani resmi menjadi Ketua DPR periode 2019-2024 yang ditetapkan dalam rapat paripurna perdana DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2019). Pada rapat tersebut sekaligus menentukan ketua dan wakil ketua DPR RI diantaranya Puan Maharani dari PDIP sebagai Ketua DPR RI, Azis syamsuddin dari Golkar sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco dari Gerindra sebagai Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel dari NasDem sebagai Wakil Ketua DPR RI, A Muhaimin Iskandar dari PKB sebagai Wakil Ketua DPR RI. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Golkar mengatakan tidak perlu ada kekhawatiran akan menimbulkan adanya oligarki politik karena pucuk pimpinan DPR, MPR dan DPD dikuasai pro Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

"Tidak perlu ada kekhawatiran akan menimbulkan adanya oligarki politik," ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada Tribunnews.com, Senin (7/10/2019).

Sekalipun dalam pemerintahan ini, pimpinan parlemen dipegang koalisi pemerintahan Jokowi, dia pastikan, peran dan fungsi check and balances tetap akan terjaga dengan baik.

"Kami yakin para anggota DPR akan tetap kritis terhadap pemerintah dalam hal kinerjanya," tegasnya.

Karena para Anggota DPR pada saatnya akan tetap mengawasi kinerja para pembantu Presiden dengan sebaik-baiknya.

Sikap kritis DPR tentu dimaksudkan untuk menjalankan fungsi pengawasannya dan semata-mata ditunjukan agar para pembantu Presiden atau para Menterinya ke depan lebih produktif sesuai dengan visi dan misi Presiden Jokowi.

Baca: Reformasi Militer Dinilai Telah Tuntas Sejak 2014

"Sekalipun dalam internal Koalisi Indonesia kerja (KIK) solid, namun soal sikap politik, kami tetap memiliki independensi dalam pengambilan kebijakan. Yang kami kedepankan adalah kepentingan bangsa dan negara," kata mantan Jubir TKN Jokowi-Maruf ini.

Pengamat: Jangan Coba-coba DPR Hanya Sebagai Tukang Stempel Pemerintah

Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), I Made Leo Wiratma menilai tak masalah soal kursi pimpinan parlemen di Senayan, mulai dari DPR hingga MPR didominasi partai-partai koalisi pendukung pemerintah.

Yang penting, kata dia, sejauh mana para pimpinan itu mampu mengarahkan agar lembaga yang dipimpinnya bekerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved