SETARA Institute Lihat Kecenderungan Politisi Goda Anggota TNI Aktif Untuk Berpolitik Praktis

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani melihat adanya kecenderungan politisi menggoda anggota TNI aktif terlibat dalam politik praktis.

SETARA Institute Lihat Kecenderungan Politisi Goda Anggota TNI Aktif Untuk Berpolitik Praktis
KOMPAS IMAGES
Direktur Peneliti Setara Institute Ismail Hasani saat konferensi pers hasil survei indeks kinerja HAM 2016, di kantor Setara Institute, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2016). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani melihat adanya kecenderungan politisi menggoda anggota TNI aktif terlibat dalam politik praktis.

Diketahui Undang-Undang TNI sudah dengan tegas mengatur anggota TNI aktif dilarang terlibat politik praktis.

Ia menjelaskan sejumlah indikator kecenderungan tersebut dengan adanya sejumlah perwira aktif TNI menyatakan diri maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di beberapa daerah.

Indikator lainnya, muncul wacana sejumlah perwira aktif TNI yang juga digadang-gadang akan mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres).

Baca: Dua Napi Ditetapkan jadi Tersangka Otak Pembakaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palu

Baca: Tompi Beri Peringatan Tegas Soal Unggahan Video Korban Dugaan Malpraktik, Ini Tanggapan Hotman Paris

Meski begitu, menurutnya harus diakui satu di antara penyebab perwira aktif TNI didorong masuk ke dunia politik karena masyarakat Indonesia yang masih sangat mencintai TNI.

"Karena itu, TNI bisa jadi pengumpul suara yang efektif. Memang aktor keamanan masih menjadi idola masyarakat kita. Godaan-godaan dari politisi kita hari ini yang sangat pragmatis ya tentu saja mereka akan memilih calon yang berpotensial menang," kata Ismail di Kantor SETARA Institute Jakarta Selatan pada Selasa (8/10/2019).

Ia menilai, kecenderungan tersebut menunjukan adanya kemunduran dalam agenda reformasi TNI jika mengacu pada tujuh mandat reformasi TNI yang melarang anggota TNI aktif berpolitik praktis.

Untuk itu, menurutnya perlu diatur tidak hanya dalam Undang-Undang TNI melainkan juga Undang-Undang Pilkada.

Baca: Masyarakat Adat Sihaporas Mengadukan Permasalahan Lahan Kepada Partai NasDem

"Kalaupun mau, ini mumpung ada revisi UU Pilkada. Selain membatasi koruptor, batasi saja TNI dan Polri," katanya.

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved