Politikus Demokrat: Hidupkan GBHN Tidak Perlu Ubah UUD 1945

Fraksi Demokrat tidak setuju dengan wacana MPR RI mengamandemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Politikus Demokrat: Hidupkan GBHN Tidak Perlu Ubah UUD 1945
Tribunnews/Herudin
Benny K Harman. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Demokrat tidak setuju dengan wacana MPR RI mengamandemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurutnya menghidupkan kembali GBHN tidak perlu dengan mengamandemen UUD 1945.

"Tidak perlu mengubah UUD 1945 jika maksudnya hanya untuk hidupkan GBHN, jika hanya mau mengganti nama, cukup UU saja," ujar Ketua Fraksi Demokrat di MPR Benny K Harman, Rabu (8/10/2019).

Lagi pula menurut Benny saat ini Indonesia sudah memiliki GBHN dengan nama yang berbeda yakni rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek.

Baca: Prediksi UEA vs Timnas Indonesia, Duel Taktik dan Pengalaman Simon dengan Bert van Marwijk

"Kalau UU ini dipandang belum lengkap, out of date dan tidak responsif lagi dengan kondisi sekarang, kita revisi UUnya agar menjadi lengkap dan lebih responsif. Jangan ganggu konstitusinya," katanya.

Apabila ingin mengubah nomenklaturnya menurut Benny, tinggal diubah saja nama undang-undang menjadi UU tentang GBHN.

Menurutnya, belum ada alasan mendasar untuk mengubah UUD 1945.

Adapun masalah kenegaraan yang mucul selama ini lebih kepada implementasinya yang lemah.

"Berbagai masalah kenegaraan yang muncul selama ini menurut kami tidak bersumber pada konstitusi, bukan karena substansi konstitusi yang tidak lengkap, tapi karena pelaksanaannya yang so weak," katanya.

Baca: Profil Kaesang Pangarep Putra Bungsu Jokowi yang Baru Saja Wisuda dari Universitas di Singapura

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved