Rapat Perdana Pimpinan MPR Periode 2019-2024 Bahas Soal Amandemen UUD 1945 Hingga Pembagian Tugas

Rekomendasi MPR RI 2014-2019 mengenai amandemen terbatas UUD 1945 dan menghidupkan kembali GBHN akan dibahas lebih lanjut di Badan Pengkajian MPR RI.

Rapat Perdana Pimpinan MPR Periode 2019-2024 Bahas Soal Amandemen UUD 1945 Hingga Pembagian Tugas
ISTIMEWA
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, di kawasan gedung MPR Jakarta, Rabu (9/10/2019). / ISTIMEWA 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, rekomendasi MPR RI 2014-2019 mengenai amandemen terbatas UUD 1945 dan menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) akan dibahas lebih lanjut di Badan Pengkajian MPR RI.

Berbagai usulan maupun aspirasi masyarakat akan ditampung dan dipelajari secara mendalam Badan Pengkajian MPR RI sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Hal tersebut dikatakan Bambang Soesatyo usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, di kawasan gedung MPR Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Baca: Rebutan Cowok, Dua Siswi di Magetan Berkelahi Hingga Masuk Rumah Sakit

"Badan Pengkajian akan mengelaborasi lebih jauh rekomendasi MPR RI 2014-2019 tersebut secara komprehensif dan transparan. Sehingga bisa menyamakan persepsi di antara fraksi dan kelompok DPD. Selain itu, partisipasi publik akan dibuka seluasnya dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, dari mulai pakar, akademisi, organisasi kemasyarakatan, maupun para tokoh bangsa," kata Bambang Soesatyo.

Dalam Rapat Pimpinan MPR RI juga diusulkan pelantikan Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024 dilakukan Minggu, 20 Oktober 2019, Pukul 14.00 WIB di Gedung Nusantara, Kawasan MPR RI.

Pelaksanaan siang hari dimaksudkan untuk menghormati orang yang menjalankan ibadah.

Serta memberikan kesempatan masyarakat menikmati car free day di beberapa ruas jalan protokol Jakarta.

Baca: KPK Telisik Kongkalikong 14 Proyek Fiktif PT Waskita Karya

"Sebagai tuan rumah, MPR RI ingin pelantikan presiden/wakil presiden tidak mengganggu aktifitas masyarakat. Mengingat ini merupakan hajatan besar Rakyat Indonesia. Sehingga bagi yang beribadah di hari Minggu maupun menikmati car free day tidak terganggu. Pihak Kesekjenan MPR RI akan berkoordinasi lebih lanjut dengan protokol Istana dan jajaran Sekretariat Negara untuk teknis lebih lanjutnya," katanya.

Agar prosesi pelantikan bisa belangsung khidmat, tertib dan aman, Pimpinan MPR RI akan mengundang Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara, Menteri Luar Negeri, Komisioner Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Negara untuk melakukan Rapat Koordinasi di Gedung MPR RI.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved