Kabinet Jokowi

Tak Masalah Jika Jokowi Tidak Beri Jatah Menteri pada Gerindra, Pengamat: Vitamin bagi Pemerintah

Pengamat menilai tidak masalah jika Jokowi tidak memberi jatah menteri pada Gerindra: Jadi vitamin bagi pemerintah.

Tak Masalah Jika Jokowi Tidak Beri Jatah Menteri pada Gerindra, Pengamat: Vitamin bagi Pemerintah
Tribunnews.com/Theresia Felisiani
Pengamat menilai tidak masalah jika Jokowi tidak memberi jatah menteri pada Gerindra: Jadi vitamin bagi pemerintah. 

"Kalau begini (oposisi diberi jatah menteri) kan enggak bagus juga dipertahankan budaya politik pragmatis seperti ini ke depannya."

"Merusak tatanan demokrasi dan budaya politik sehingga mengacaukan fatsun politik kita," ujar Pangi.

SIDANG KABINET PARIPURNA----Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan)   saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara,  Gamrbir, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019). Sidang Kabinet Paripurna tersebut membahas evaluasi pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan persiapan implementasi APBN Tahun 2020.--
Warta Kota/henry lopulalan
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Gamrbir, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019). (WARTA KOTA/henry lopulalan)

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto meminta pada Jokowi untuk mendahulukan partai pengusung dalam menyusun kabinet jilid kedua.

"Dalam hal yang ideal tentu saja apa yang terjadi dalam koalisi sebelum presiden itu sebangun dengan pembentukan kabinet sehingga skala prioritas Pak Jokowi mengedepankan terlebih dahulu para menteri."

"Terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja," kata dia menanggapi soal Gerindra yang telah mempersiapkan nama calon menteri untuk kabinet Jokowi, seperti dilansir Kompas.com.

Baca: Pengakuan Berbeda Arief Poyuono dan Dahnil Anzar-Sufmi Dasco soal Gerindra Minta Jatah Menteri

Baca: Jokowi Wajibkan Pejabat Gunakan Bahasa Indonesia Saat Pidato di Luar Negeri

Ia pun merasa yakin, Jokowi memahami skala prioritas yang ia maksud dan akan menerapkannya.

Hasto menambahkan, PDIP dan partai koalisi pengusung Jokowi-Maruf Amin telah membuka ruang kerja sama dengan Gerindra.

Kerja sama itu terkait menyusun struktur pimpinan parlemen dan alat kelengkapan dewan di dalamnya.

Hasto pun berharap Gerindra dapat memahami dan tetap melanjutkan kerja sama di parlemen.

"Bahwa meskipun PDIP menang dengan kekuatan 60,7 persen di DPR, kami tidak menerapkan politik bumi hangus seperti 2014."

Halaman
1234
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Sri Juliati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved