Kabinet Jokowi

Kata Pengamat, Dahulukan Partai Pengusung dalam Memilih Menteri Sudah Tak Relevan bagi Jokowi

Polemik komposisi menteri di dalam Kabinet Kerja Jilid II. Akankah Jokowi mengutamakan dari Partai Pengusung atau dari luar partai pengusung?

Kata Pengamat, Dahulukan Partai Pengusung dalam Memilih Menteri Sudah Tak Relevan bagi Jokowi
WARTA KOTA/henry lopulalan
SIDANG KABINET PARIPURNA----Presiden Joko Widodo menyampaikan pendahuluan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Gamrbir, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019). Sidang Kabinet Paripurna tersebut membahas evaluasi pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan persiapan implementasi APBN Tahun 2020.-- Warta Kota/henry lopulalan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu menteri yang bakal mengisi Kabinet Kerja Jilid II masih hangat diperbincangkan jelang pelantikan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih pada 20 Oktober mendatang.

Terkait komposisi Kabinet Kerja Jilid II nantinya, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai sudah tak relevan lagi bagi Presiden Jokowi untuk mendahulukan partai pengusung maupun partai non-pengusung.

Baca: Warga Geger Sunarto Kembali ke Rumah Setelah Dianggap Tewas: Keluarga Menjerit Hingga Gelar Ruwatan

Menurut Adi, yang seharusnya menjadi fokus presiden adalah seperti apa kriteria orang-orang yang dipilih untuk masuk kabinet kerja.

"Tak relevan lagi apakah menteri harus diutamakan partai pengusung atau tidak, tetapi seperti apa kriteria orang-orang yang dipilih," ujar Adi ketika dihubungi, Kamis (10/10/2019).

"Kriteria kabinet sudah seharusnya diisi oleh jajaran menteri yang berintegritas, punya basis kompetensi yang memadai dalam bekerja dan kepemimpinan," sambungnya.

Adi juga menekankan, presiden juga tak perlu risau soal persentase mana yang lebih banyak antara politisi dan non politisi.

Yang terpenting, lanjutnya, orang yang dipilih sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

Ia menduga Jokowi sudah punya rancangan kebutuhan yang dapat memetakan apa-apa saja yang dinginkan dalam rencana perubahan yang dikehendaki dalam lima tahun ke depan.

"Untuk itu, partai-partai maupun ormas bukan semata-mata mengirim orang dalam konteks keterwakilan politik, melainkan harus memilih kader terbaiknya yang bisa memenuhi standar integritas dan kompetensi yang dibutuhkan," imbuh Adi.

Diberitakan, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meminta Presiden Joko Widodo mendahulukan partai pengusung dalam menyusun kabinet periode 2019-2024.

Halaman
1234
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved