Kasus BLBI

KPK Pertimbangkan PK Atas Putusan Kasasi Terdakwa Korupsi SKL BLBI

Salah satu opsi yang dipertimbangkan KPK, yakni mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Apalagi, MA telah memutuskan menjatuhkan sanksi

KPK Pertimbangkan PK Atas Putusan Kasasi Terdakwa Korupsi SKL BLBI
KOMPAS.COM/Ardito Ramadhan D
Juru Bicara KPK Febri Diansyah 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan sejumlah opsi untuk menindaklanjuti putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung dari jeratan hukum perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Salah satu opsi yang dipertimbangkan KPK, yakni mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Apalagi, MA telah memutuskan menjatuhkan sanksi terhadap hakim ad-hoc tindak pidana korupsi Syamsul Rakan Chaniago yang menangani Kasasi Syafruddin.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, salinan putisan Kasasi Syafruddin telah diterima lembaga antirasuah pada 2 Oktober 2019 atau nyaris tiga bulan setelah salinan putusan diterima pada 9 Juli 2019. Saat ini, kata dia, Penuntut Umum KPK sedang mempelajari putusan lengkap Kasasi Syafruddin.

Penuntut Umum juga mempelajari sanksi yang dijatuhkan MA terhadap Syamsul Rakan atas pelanggaran etik yang dilakukan lantaran bertemu dan berkomunikasi dengan Ahmad Yani, salah seorang pengacara Syafruddin.

Baca: Durian Boleh Dibawa Saat Naik Pesawat, Ini Syaratnya

Baca: Siti Badriah Deg-degan Rasakan Tanda-tanda Berbadan Dua, Istri Krisjiana Baharudin Berharap Hamil

Baca: Sebut Emil Salim Prof Sesat, Ini Klarifikasi Arteria Dahlan

"Putusan SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) itu sedang dipelajari oleh Penuntut Umum. Memang ada fakta baru ya yang muncul beberapa waktu lalu ketika ada salah satu hakim yang diberi sanksi. Apakah ini bisa menjadi salah satu poin pertimbangan dilakukannya Peninjauan kembali (PK) atau tidak tentu kami perlu bahas terlebih dahulu," kata Febri kepada wartawan, Kamis (10/10/2019).

Febri tak menjawab secara rinci opsi selain PK yang sedang dipertimbangkan KPK. Yang pasti, katanya, langkah hukum yang dilakukan KPK, termasuk jika memutuskan PK harus memiliki dasar dan alasan yang kuat.

"Kami sedang membahas, secara spesifik itu perlu didalami lebih dalam levih clear ya. Alasan-alasan PK kan harus dilihat, atau alasan-alasan upaya yg lain juga harus dilihat," kata dia.

Yang pasti kata Febri, Pimpinan KPK berkomitmen menuntaskan kasus korupsi BLBI, termasuk menindaklanjuti putusan Kasasi Syafruddin. Selain menyangkut Kasasi Syafruddin, KPK juga sedang menyidik dugaan korupsi SKL BLBI dengan tersangka pengusaha Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

Saat ini, KPK telah memasukan nama Sjamsul dan Itjih dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buron dan meminta bantuan pihak kepolisian untuk memburu pasangan suami istri yang telah menetap di Singapura tersebut.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved