Menkopolhukam Wiranto Diserang

Pemerintah Diminta Evaluasi Pengamanan Pejabat Negara

Pemerintah diminta mengevaluasi pengamanan kepada kepala negara, menteri, dan pejabat setingkat menteri.

Pemerintah Diminta Evaluasi Pengamanan Pejabat Negara
Istimewa
Foto-foto pelaku penusukan Wiranto beserta identitas dan kronologi kejadian. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta mengevaluasi pengamanan kepada kepala negara, menteri, dan pejabat setingkat menteri.

Upaya ini dilakukan pasca insiden penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto.

"Kami mempertanyakan standar keamanan yang dipakai untuk melindungi pejabat negara," kata Hendrik Yance Udam, Ketua Umum Gerakan Cinta Indonesia, Kamis (10/10/2019).

Dia meminta Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk meningkatkan pegamanan.

Baca: Peneliti Terorisme Angkat Bicara Soal Penusukan Wiranto

Baca: Pernikahan Mewahnya Dikabarkan Hasil Endorsement, Raffi Ahmad Angkat Bicara

Baca: Absen dari Panggilan Polisi, Nikita Mirzani Angkat Bicara

Upaya meningkatkan pengamanan perlu dilakukan terutama menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, yaitu Joko Widodo-KH Maruf Amin, pada Minggu (20/10/2019).

"Keselamatan presiden dan wakil presiden harus di atas segala–galanya sebab Presiden dan Wakil Presiden merupakan Lambang Negara yang wajib dijaga," ujarnya.

Dia menambahkan aksi penusukan kepada Wiranto secara politik merupakan sinyal yang di kirim kelompok radikal atau kelompok barisan sakit hati yang ada di Indonesia

"Untuk meneror keselamatan presiden serta pejabat negara. Serta ada dugaan upaya–upaya menggagalkan pelantikan presiden dan membuat kekacauan di Indonesia," tambahnya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved