Polisi Tolak Saran Ombudmsan RI Terkait Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan 21-23 Mei

Hal itu juga berkaitan dengan kompetensi pejabat kepolisian yang menangani unjuk rasa dan kerusuhan tersebut.

Polisi Tolak Saran Ombudmsan RI Terkait Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan 21-23 Mei
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah saran yang diberikan oleh Ombudmsan RI terkait penanganan unjuk rasa dan kerusuhan pada 21-23 Mei di Jakarta ditolak oleh pihak Kepolisian RI dalam hal ini Inspektorat Pengawasan Polri.

Saran pertama adalah agar pihak kepolisian melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sejumlah maladministrasi dalam kegiatan Kepolisian yang telah ditemukan Ombudsman.

Hal itu juga berkaitan dengan kompetensi pejabat kepolisian yang menangani unjuk rasa dan kerusuhan tersebut.

Baca: Kabar Liga Inggris : Christian Eriksen Ungkap Saat Ini Waktu Tersulitnya Bersama Totenham

Baca: Jeritan Hati Ammar Zoni & Irish Bella Usai Bayi Kembarnya Meninggal: Sangat Menyakitkan Bak Mimpi

Baca: BIN Beri Penjelasan Mengapa Penusukan Terhadap Wiranto Tak Terdeteksi Sebelumnya

Kedua adalah, Ombudsman meminta kepada Pengawas Internal Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi bagi anggota Kepolisian yang terbukti bersalah dalam proses tersebut.

Ketiga, Ombudsman RI juga minta ke bagian hukum dan Kapolri untuk membuka hasil investigasi dari tim investigasi yang dibentuk Kepolisian.

Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan bahwa dalam sejarah Ombudsman RI, penolakan tersebut adalah pertama kalinya dilakukan oleh pihak kepolisian.

"Bagi Ombudsman penolakan ini menjadi catatan sebagai sebuah institusi yang memberikan pelayanan publik dalam konteks penegakan hukum atau 'tidak mau diawasi kinerjanya' dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang termasuk Peraturan Kepolisian yang menjadi standard pelayanan dalam rangka penanggulangan demonstrasi dan unjuk rasa," kata Ninik di Kantor Ombudsman RI Jakarta Pusat pada Kamis (10/9/2019).

Menurut Ninik, alasan penolakan saran dan laporan Rapid Assesment dari pihak Kepolisian dalam hal ini Irwasum Polri Komjen Pol Moechgiyarto adalah hal tersebut bukan kewenangan Ombudsman.

"Dia (Moechgiyarto) menganggap ini bukan kewenangan Ombudsman untuk melihat terkait penegakan hukum," kata Ninik.

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved