Revisi UU KPK

Politikus PKS Sarankan Polemik UU KPK Lebih Baik Diselesaikan di MK

Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Nasir Djamil menilai hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

Politikus PKS Sarankan Polemik UU KPK Lebih Baik Diselesaikan di MK
Chaerul Umam
Nasir Djamil 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi didesak sejumlah pihak agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK).

Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Nasir Djamil menilai hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

Namun, Nasir Djamil menyarankan, jika langkah itu yang dipilih, sebaiknya menunggu UU KPK hasil revisi disahkan.

"Menurut saya, sambil undang-undang itu diundangkan, lalu kemudian dipraktikkan dan dievaluasi dalam waktu tertentu, kemudian pihak-pihak yang tidak sejalan dengan norma-norma itu melakukan uji materi," ujar Nasir Djamil kepada wartawan, Kamis (10/10/2019).

Baca: Gara-gara Abu Rokok Pengendara Lain, Seorang Pria Matanya Memerah & Pembuluh Darah Pecah, Viral!

Sambil berjalannnya waktu, Nasir menyebut pihak-pihak yang tidak sepakat dengan UU komisi antirasuah hasil revisi bisa mengajukan permohonan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketimbang Perppu, menurut Nasir, langkah uji materi di MK lebih tepat untuk dilakukan.

"Karena itu sebagai negara hukum yang demokratis maka sudah selayaknya dan sepatutnya kekuatan argumentasi kita itu kita arahkan ke Mahkamah Konstitusi," ucap mantan anggota Komisi III DPR itu.

Lebih jauh, Nasir berpandangan, presiden mesti menjelaskan secara ilmiah soal revisi UU KPK kepada publik, apalagi di tengah desakan agar menerbitkan perppu.

Sebab, Nasir khawatir fungsi MK malah tidak dipilih untuk menyelesaikan masalah perundang-undangan.

Baca: Politikus PKS Menilai SOP Pengamanan Terhadap Wiranto Tidak Dijalankan Semestinya

Halaman
1234
Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved