Separuh Aturan KPK Akan Berubah Setelah Revisi UU, Penyidik Bisa Dipidana

Febri mengatakan, bahwa revisi ini bukan pekerjaan yang mudah, dan ada resiko pelemahan yang terjadi di KPK sebagai dampaknya.

Separuh Aturan KPK Akan Berubah Setelah Revisi UU, Penyidik Bisa Dipidana
TRIBUN/IQBAL FIRDAUS
Berbagai tulisan lucu dibawa oleh mahasiswa ketika melakukan aksi di depan Gedung DPR-MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). Massa melakukan aksi penolakan RKUHP dan RUU KPK yang sedang mengundang kontroversi di masyarakat. TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa setengah aturan internal KPK akan berubah setelah dilakukan revisi Undang-Undang.

"Identifikasi awal yang kami lakukan itu lebih dari setengah peraturan internal KPK akan berubah dengan adanya revisi undang-undang KPK ini, begitu nanti diundangkan dan berlaku," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (10/10/2019).

Febri mengatakan, bahwa revisi ini bukan pekerjaan yang mudah, dan ada resiko pelemahan yang terjadi di KPK sebagai dampaknya.

Baca: KPK Serahkan Nasib Perppu ke Presiden Jokowi

Baca: KPK Pesimis Bisa Ungkap Kasus Kelas Kakap Jika Undang-undang Baru Diterapkan

Setidaknya pihak KPK sendiri telah menghitung ada 26 resiko pelemahan terhadap lembaga antirasuah itu.

"Ini tentu bukan pekerjaan yang bisa dilakukan cepat dan bukanlah pekerjaan yang gampang, meskipun kami tidak bisa menghindari beberapa risiko kerusakan atau kelemahan yang terjadi di KPK akibat dari RUU itu. Dari identifikasi kami sejauh ini kan ada 26 setidaknya kalau dirinci lagi mungkin bisa jauh lebih banyak," kata dia.

Febri mencontohkan salah satu pelemahan tersebut adalah kewenangan penyadapan yang dipangkas, serta resiko kriminalisasi terhadap pegawai yang melakukan penyadapan.

Dia mengatakan bahwa pihak KPK berharap agar pegawai KPK tidak dipidana pada saat menjalankan tugasnya.

"Kewenangan penyadapan yang dipangkas, misalnya, atau adanya risiko kriminalisasi terhadap pegawai KPK yang melakukan penyadapan itu juga harus betul-betul kami hitung jangan sampai pegawai KPK yang menjalankan tugasnya justru terancam pidana karena aturan undang-undang yang tidak jelas," kata Febri.

Kemudian soal regulasi batas umur pimpinan yang berada pada 50 tahun. Dengan regulasi tersebut, ada kemungkinan salah satu pimpinan terpilih tidak bisa diangkat karena tidak cukup umur.

Kemudian, jangka waktu SP3 selama dua tahun akan menyulitkan dalam penanganan perkara korupsi yang kompleks dan bersifat lintas negara.

Pengubahan Pasal 46 ayat (2) UU KPK yang selama ini menjadi dasar pengaturan secara khusus tentang tidak berlakunya ketentuan tentang prosedur khusus yang selama ini menyulitkan penegak hukum dalam memproses pejabat negara.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved