Kabinet Jokowi

KPK Tidak Dilibatkan dalam 'Seleksi' Menteri Jokowi, Pengamat: Ini Episode Terburuk

Badrun menganggap nihilnya peran KPK memberi masukan dalam penyeleksian menteri kabinet kerja jilid II ini bisa memperburuk citra pemerintahan

KPK Tidak Dilibatkan dalam 'Seleksi' Menteri Jokowi, Pengamat: Ini Episode Terburuk
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ilustrasi. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menyayangkan tidak adanya pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tahap perekrutan menteri di dalam pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, hal itu jauh berbeda dengan pola perekrutan menteri Jokowi pada tahun 2014.

Jokowi, kata Badrun, sempat meminta KPK untuk menelisik rekam jejak para calon menteri kabinet kerja jilid I.

"Untuk kali ini saat menyusun kabinet Jokowi tak lakukan itu. Tak ada upaya seleksi calon menteri dengan kabinet ini dengan memeriksa dari sisi tindakan koruptifnya misalnya. Itu kan tidak atau belum. Tetapi sampai saat ini tidak terlihat," kata Badrun ketika dikonfirmasi wartawan, Minggu (13/10/2019).

Baca: Rumah WNI di Jepang Alami Kebanjiran Akibat Badai Hagibis

Baca: TRIBUNNEWSWIKI - Detasemen Khusus 88 (Densus 88), Satuan Penanggulangan Terorisme Indonesia

Baca: Menteri Luhut: Kasus Penusukan Wiranto Jangan Dibesar-besarkan Lagi

Badrun menganggap nihilnya peran KPK memberi masukan dalam penyeleksian menteri kabinet kerja jilid II ini bisa memperburuk citra pemerintahan Jokowi ke depan.

"Jika menteri yang disusun tidak ada pertimbangan tentang sikap antikorupsinya, menurut saya ini episode buruk penyusunan kabinet," ujarnya.

Lebih lanjut, Badrun menilai tidak terlibatnya KPK dalam melakukan rekam jejak para calon menteri akan berimbas pada alotnya penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menolak RUU KPK.

Hal itu didasarinya dari pernyataan sejumlah koalisi partai politik pendukung Jokowi yang menolak Perppu KPK.

Kata Badrun, dengan sikap Jokowi yang tidak mengeluarkan Perppu menandakan ada kepentingan besar membuat Jokowi terperangkap.

"Kalau (penolakan Perppu KPK) didukung partai, berarti dukungan partai dominan tidak keluarkan Perppu KPK. Dalam konteks itu Jokowi tersandera oleh kekuatan oligarki yang besar," kata dia.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved